Soal Mahasiswa KIP Kuliah Salah Sasaran, Rektor Baru Undip Masih Buka Aduan

SEMARANG, KOMPAS.com - Buntut ramainya sejumlah mahasiswa Universitas Diponegoro yang berstatus penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan memamerkan hidup mewah, pihak rektorat Undip siap mengevaluasi program itu.

Pasalnya penerima KIP Kuliah lazimnya menyasar mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga melalui KIP Kuliah dapat meringankan beban mahasiswa tersebut.

Rektor Undip Prof Suharnomo menyatakan, kesiapannya untuk mengevaluasi penerima KIP Kuliah pada tahun kedua.

Baca juga: KIP Kuliah Tidak Tepat Sasaran, Stafsus Presiden: Perlu Ada Badan Pengawas

Dia mengatakan, ada banyak kemungkinan bila perekonomian mahasiswa penerima KIP Kuliah sudah membaik nantinya.

"Kemarin kita diajak diskusi dari Dikti untuk awal penetapan (penerima KIP Kuliah) kita bagus, enggak ada masalah, hanya tahun kedua Dikti ngasih masukan plis dievaluasi, karena yang miskin enggak selamanya miskin," kata Suharnomo saat mengikuti Jaring Aspirasi Mahasiswa di Kampus Undip Tembalang, Rabu (15/5/2024).

Menurutnya, justru menjadi hal bagus bila penerima KIP Kuliah sudah mengalami perbaikan ekonomi.

Akan tetapi, tak kalah penting bagi mereka untuk mengundurkan diri dari program itu bila telah merasa mampu untuk membiayai kuliah secara mandiri.

"Secara prosedural nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mampu dievaluasi dong, dibalikin kepada orang yang belum mampu," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya masih terus membuka aduan bagi mahasiswa yang mendapati penerima KIP Kuliah yang diduga tidak tepat sasaran seperti kejadian sebelumnya.

Sehingga hal itu dapat dijadikan cacatan untuk mengevaluasi penerima KIP Kuliah di tahun berikutnya.

"(Undip) sangat membuka aduan, selama ini juga aduan dari mahasiswa, sosmed, langsung masuk ke kita dan langsung kita tindaklanjuti," tegasnya.

Baca juga: Satu Mahasiswa Undip Penerima KIPK Undip Mundur, Empat Lainnya Masih Membutuhkan

Sebelumnya diberitakan, lima mahasiswa Undip dipanggil pihak rektorat karena sebagai penerima KIP Kuliah mereka terlihat menjalani hidup yang mewah.

Satu diantaranya mengundurkan diri. Sedangkan empat lainnya masih mengikuti program lantaran setelah dikonfirmasi, mereka masih membutuhkan bantuan itu.

Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama mahasiswa mengadukan persoalan mulai dari asisten praktikum yang dibayar dengan tidak layak, penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), sewa bus kampus mahal, hingga kepastian uang kuliah tunggal (UKT).

Suharnomo menerima semua kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi.

Dia tak ingin mahasiswa merasa ada sekat besar dan takut dengan birokrasi di kampusnya.