Pilkada Kendal, Baru Wakil Bupati yang Daftar Bakal Calon Bupati di PDI-P

KENDAL, KOMPAS.com - Wakil bupati Kendal Jawa Tengah Windu Suko Basuki, mendaftar sebagai bakal calon bupati di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal.

Menurut Basuki, yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kendal, dirinya sudah mengambil formulir pendaftaran di PDI Perjuangan.

Dalam waktu dekat, setelah memenuhi sejumlah persyaratan, dia akan mengumpulkan berkas tersebut ke kantor DPC PDI Perjuangan.

Baca juga: Pilkada 2024: Istri Mantan Bupati Maluku Tengah Daftar Bacabup di Partai NasDem

“Selain PDI Perjuangan, saya juga sudah berkomunikasi dengan PPP dan PKS,” kata Basuki, Selasa (7/05/2024).

Sebelumnya, ketua DPC PDI Perjuangan Ahmad Suyuti mengatakan, pihaknya mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, Kamis (2/5/2024).

Dua orang sudah melakukan komunikasi, salah satunya wakil bupati Kendal, Windu Suko Basuki.

“Pendaftaran akan ditutup tanggal 15 Mei. Jika yang mendaftar belum ada 2, maka waktunya akan diperpanjang,” kata Suyuti.

Suyuti menambahkan, PDI Perjuangan Kendal pada Pemilu tahun ini hanya mendapat 7 kursi di DPRD Kendal. Sementara untuk syarat bisa mengajukan calon bupati minimal mendapat 10 kursi.

“Mau tidak mau, kita harus kualisi dengan partai lain,” ujar Suyuti.

Sementara itu, staf DPC PDI Perjuangan Intan mengaku, hingga kini baru wakil bupati Kendal, Windu Suko Basuki, yang mendaftar bakal calon bupati.

“Waktu pendaftaran sampai tanggal 15 Mei,” jelas Intan.

Baca juga: Klaim Didukung Partai Pemenang Pemilu, Rio Optimistis Maju Bacabup Pilkada Situbondo

Terkait dengan hal itu, ketua KPU Kabupaten Kendal Khasanudin menjelaskan, syarat partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Hal itu sesuai Pasal 40 ayat (1) Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Khasanudin mengatakan, jika melihat komposisi jumlah kursi DPRD Kabupaten Kendal 2024-2029 berjumlah 50 kursi maka 20 persen dari 50 kursi adalah 10 kursi. Jumlah ini menurutnya, berbeda dengan Pemilu 2019 di mana jumlah komposisi DPRD Kabupaten Kendal hanya 45 kursi.

“Jumlah kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kendal yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 yang telah diubah dan diperbaharui Undang-undang No 7 Tahun 2023,” katanya.

Khasanudin melanjutkan, dalam hal Partai Politik atau gabungan partai politik mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memeroleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi suara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ketentuan itu hanya belaku untuk Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.