JAMBI, KOMPAS.com–Ratusan guru honorer yang kecewa adanya kecurangan dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melakukan aksi demo dan melaporkan oknum pemerintah ke Kepolisian Daerah Jambi.
Laporan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kerinci telah diproses dengan nomor register, Reg/42/I/2024/Ditreskrimum, Kamis (25/1/2024).
Terkait laporan tersebut, polisi telah memeriksa enam saksi.
Baca juga: Seleksi PPPK Dinilai Curang, Puluhan Petugas Damkar di Bone Mogok Kerja
“Setelah laporan kami diproses Polda Jambi, ada intimidasi dari pihak dinas pendidikan,” kata Ketua AHN Kerinci, Edios Hendra melalui pesan singkat, Selasa (6/2/2024).
Ia mengatakan setelah melakukan proses lebih dua bulan, untuk meminta keadilan dalam seleksi PPPK, mereka mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak.
Termasuk yang paling baru, oknum dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengumpulkan kepala sekolah.
“Kepala sekolah pun menyampaikan kepada kami, guru honorer agar tidak lagi melakukan aksi-aksi demo memprotes hasil PPPK ini. Kami dintimidasi. Kalau ada yang masih memprotes, maka akan dikeluarkan dari Dapodik (data pokok pendidikan),” kata Edios.
Baca juga: Kasus Suap Seleksi PPPK Madina Sumut, Polisi Tetapkan 5 Tersangka Baru
Intimidasi yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Kerinci, tidak hanya mengancam akan mengeluarkan para guru yang protes hasil PPPK dari Dapodik, tetapi tidak akan diurus dalam perekrutan PPPK mendatang.
“Kami juga sudah dibuatkan surat pernyataan agar tidak memprotes hasil PPPK. Sekarang itu banyak tenaga honorer baru, yang berbondong-bondong datang ke sekolah. Mereka ini diduga direkomendasikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci untuk masuk sebagai honor baru,” kata Edios.