Korupsi Anggaran Pengisian Perangkat Desa, Eks Kades Tambakromo Pati Ditangkap

PATI, KOMPAS.com - Satreskrim Polresta Pati menahan SY (58) mantan Kepala Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

SY ditahan atas kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang seleksi perangkat desa pada masa jabatannya.

Baca juga: Kejati Papua Usut Dugaan Korupsi Dana PON XX, Tersangkanya Diumumkan Januari 2024

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, mengatakan, Suyatno ditetapkan tersangka kasus korupsi anggaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Tambakromo tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 200 juta.

Saat itu, Pemdes Tambakromo membutuhkan formasi jabatan Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Kesra, Staf Seksi Pembangunan, dan Staf Kadus.

Baca juga: Mantan Bupati Kudus Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi yang Seret Eks Ketua KONI Kudus

"Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia pengisian perangkat desa dan dibuatkan tata tertib pengisian perangkat Desa Tambakromo tahun 2016," kata Onkoseno, Kamis (21/12/2023).

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), panitia pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Tambakromo menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp 2 juta dan biaya pelaksanaan sebesar Rp 375 juta. 

Baca juga: Kaesang Akan Rampas Aset Kader PSI yang Korupsi

"Pelaksanaannya diikuti tujuh orang calon perangkat desa dan terkumpul dana pendaftaran dan dana pelaksanaan pengisian perangkat desa sebesar Rp 389 juta," jelas Onkoseno.

Atas perintah SY, uang yang terkumpul tersebut tidak dimasukkan ke kas desa atau pendapatan asli desa, melainkan dikelola dan disimpan oleh bendahara panitia. 

"Uang itu dibagi habis kepada panitia. Bahkan pelaksanaan pembagian honor panitia tidak sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Dari audit penghitungan, kerugian keuangan negara sebesar Rp 200.132.785 dan tersangka tidak bisa mempertanggungjawabkan," kata Onkoseno. 

Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsider pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.