Minta Kepala Daerah Petakan Status Bencana, Khofifah: CBP Bisa Disalurkan kalau Ada Status Tanggap Darurat

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayah kabupaten/kota secara tepat. 

Menurutnya, hal tersebut penting dalam penanganan bencana, termasuk untuk menyalurkan bantuan salah satunya pengeluaran cadangan beras pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.

Khofifah mengatakan, CBP dapat dikeluarkan ke kabupaten/kota jika sudah menetapkan status tanggap darurat. 

Untuk itu, dia mempersilakan kepala daerah untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati/ wali kota terkait penetapan status tanggap darurat jika sudah memenuhi kualifikasi terdampak kekeringan.

“Kekeringan dampak El Nino tahun ini mendapat atensi khusus,” ujarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024 di Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Prov Jatim, Senin (9/10/2023).

Selain menyoroti kekeringan yang terjadi sekarang, Khofifah juga mengingatkan ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada awal tahun.

Baca juga: Khofifah Hadiri 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ngawi

Dia mengajak seluruh kepala daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai  dan pengecekan pompa dan pintu air.

“Ini persoalan relatif sederhana, tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik, seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu), ini bisa diantisipasi lebih dini,” katanya dalam siaran pers.

Khofifah meminta semua hal itu menjadi kewaspadaan bersama karena masih ada kesempatan untuk mempersiapkan.

“Sekarang kami fokus agar intervensi kebencanaan bisa masif. Pertemuan hari ini menjadi pengingat kita untuk memanggil kembali memori pada penanganan bencana yang sebelumnya. Juga opsi-opsi mitigasi secara manual juga perlu disiapkan,” jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga berterima kasih atas dukungan, penguatan, dan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dalam penanganan bencana maupun pascabencana di Jatim, khususnya saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti sekarang.

Baca juga: Salurkan Rp 6,4 Triliun untuk 7.719 Desa, Khofifah: Demi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

“Misalnya pada bencana kebakaran hutan, BNPB RI memberikan support heli untuk water bombing kepada Jatim. Terima kasih, atas bantuannya Kepala BNPB RI,” ungkapnya. 

Kuantitas bencana di Jatim

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB RI Suharyanto menyampaikan, di Jatim saat ini terdapat lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. 

Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo dan Malang.

Dia berharap, kejadian bencana yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi.