Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

Bahas Indonesia Emas 2045, Wakil Gubernur Sumsel Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

Kompas.com - 17/08/2023, 11:37 WIB
Anissa DW,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat eksekutif dan legislatif Sumsel mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui layar lebar di ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Rabu (16/8/2023).

Pidato kenegaraan Presiden tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia pada Kamis (17/8/2023).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini, Indonesia punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, bahkan meraih posisi menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

Menurutnya, bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2030 adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045.

“Tidak hanya peluang, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi untuk bergerak maju atau justru membuang energi untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar Presiden.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2023

Presiden pun memaparkan strategi yang telah dirumuskan pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Pertama, mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia.

Presiden mengungkapkan, pada 2022 pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dari 37 persen pada 2014, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5.

Pemerintah, kata Presiden, telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan Rp 3.212 triliun sejak 2015 hingga 2023. Anggaran ini sudah termasuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako.

Kemudian, perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja.

Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah yang besar.

Baca juga: Baju Adat Jokowi Saat Pidato Kenegaraan 16 Agustus dari Tahun ke Tahun...

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (17/8/2023).

Adapun hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia berupa transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan.

Hilirisasi tersebut, kata Presiden, juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Dengan begitu, manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Presiden menambahkan, hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral, tetapi juga nonmineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lain.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat eksekutif dan legislatif Sumsel mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui layar lebar di ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Rabu (16/8/2023). dok. Humas Pemprov Sumsel Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat eksekutif dan legislatif Sumsel mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui layar lebar di ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Rabu (16/8/2023).

“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Akan tetapi, jika ekosistem besarnya sudah terbentuk dan pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Utamanya, bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” papar Presiden.

Halaman:
Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com