7 Kabupaten di Flores Rawan Tsunami, Waktu Selamatkan Diri Hanya 4 Menit

SIKKA, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan, ada tujuh kabupaten di Pulau Flores yang masuk kategori rawan gempa dan tsunami.

Tujuh kabupaten itu, yakni Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.

Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo saat kegiatan rencana kontigensi gempa bumi dan tsunami Provinsi NTT di Hotel Silvia Maumere, Kabupaten Sikka, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Dokter Gigi yang Buka Praktik Aborsi Ilegal di Bali Ternyata Residivis

Ambrosius menjelaskan, Flores merupakan daerah yang cukup rawan bencana, sebab sesar Flores yang merupakan episentrum gempa sangat dekat ke darat.

“Notifikasi kalau gempa terjadi dan memicu tsunami secepat-cepatnya sirene BMKG berbunyi empat menit. Sementara episentrum kita terlalu dekat, maka sebelum empat menit kalau memicu tsunami air laut sudah sampai di darat,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, kegiatan kontigensi menjadi penting untuk mendorong masyarakat lebih sigap menghadapi bencana yang bisa saja terjadi setiap saat.

Ambrosius mengatakan, pemerintah daerah harus tahu apa yang mesti dikerjakan manakala terjadi bencana. Dukungan pimpinan daerah menjadi penting.

Sebab dalam upaya penanggulangan bencana, ukurannya adalah seberapa besar risiko yang bisa tekan

“Karena ketika terjadi gempa dan memicu tsunami, nyawa itu akan diadu dengan waktu yang sangat sempit,” katanya.

Ia melanjutkan, dalam manajemen penanggulangan bencana, pemda mesti mengikuti tahapan-tahapan, mulai dari kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, serta rencana penataan kedaruratan bencana.

“Karena kita tidak bisa melaksanakan pembangunan tanpa mengetahui potensi ancaman di daerah. Kita tidak mungkin melakukan intervensi pembangunan tanpa kita tahu kajian risiko dan ancaman bencana,” imbuhnya.

Baca juga: 200 Kendaraan Dinas Diduga Masih Dikuasai Mantan Pejabat Pemprov Papua

Ambrosius juga berharap pemerintah di daerah tidak boleh kerja sendiri tetapi membangun kemitraan dengan pihak lain dalam upaya mengurangi risiko bencana.