Mengapa Gembar-gembor Pilpres 2024 Sudah Dimulai Saat Ini? Begini Penjelasan Pengamat Politik Unpad

KOMPAS.com - Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Muradi, mengatakan bahwa wajar bila atmosfer Pemilu 2024 mulai terasa tahun ini, meski baru akan digelar dua tahun lagi.

Pasalnya, menurut Muradi, Pemilu 2024 berbeda dengan yang berlangsung pada 2014 dan 2019 lalu. Dalam Pemilu nanti, Pileg dan Pilpres dilaksanakan berbarengan, tidak seperti sepuluh tahun lalu.

Sedangkan dalam Pilpres 2019, terdapat calon petahana, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang pileg dan pilpres jadi satu, itu kemudian jadi salah satu yang saya kira penting untuk dikondisikan," kata Muradi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/8/2022).

Baca juga: Zulhas Sebut KIB Ingin Hilangkan Narasi Cebong-Kampret yang Muncul Setiap Pilpres

Muradi menjelaskan, partai politik saat ini mulai memunculkan nama tokoh yang digadang-gadang akan diusungnya dalam Pilpres 2024 untuk mengetahui efeknya terhadap elektabilitas partai.

"Karena mereka berharap ada efek untuk legislatif," ujar Muradi.

Selain itu, Muradi menambahkan, meski proses pendaftaran capres baru akan dibuka sekira bulan Agustus atau September 2023, namun partai politik sudah mulai bergerak tahun ini untuk mengetahui konsistensi suara yang mungkin akan didapatkannya pada Pemilu 2024.

Dia menuturkan, sosok yang elektabilitasnya di atas 20 persen sejak saat ini hingga periode pendaftaran akan lebih mungkin untuk disokong sebagai capres dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Habib Luthfi Serukan Pesan Damai Jelang Pemilu 2024: Bangsa Indonesia Harus Tetap Cinta Tanah Air

"Misalnya, saya akan mengajukan Anies (Baswedan), atau Ganjar (Pranowo), atau Prabowo (Subianto), selama figur itu masih bisa konsisten di atas 20 persen dari mulai hari ini sampai pendaftaran pada Agustus atau September 2023, maka itu yang akan saya pilih atau ajukan," ungkap Muradi.

"Karena akan punya korelasi untuk menyokong suara partai saya," imbuhnya.

Akan tetapi, Muradi melanjutkan, tidak menutup kemungkinan, figur yang awalnya tidak pernah memiliki elektabilitas lebih dari 5 persen menurut berbagai lembaga survei namun suaranya meningkat jelang pilpres, juga akan mendapatkan dukungan dari banyak parpol.

"Bagusnya kan, nanti di Agustus 2023, calon-calon (presiden) yang diajukan elektabilitasnya bisa di atas 25 atau 30 persen. Kalau seperti itu akan konsisten pada Pilpres Februari 2024," ujarnya.

Baca juga: Tahapan Pemilu Sudah Dimulai, Bawaslu Gandeng Generasi Milenial, Galakkan Pengawasan Partisipatif

Oleh sebab itu, Muradi menekankan, partai politik mulai "bergerak" sejak tahun ini jelang Pilpres 2024 adalah untuk memperhatikan konsistensi suara dari figur yang hendak disokongnya.

"Jadi waktu dua tahun ini menjadi penting untuk mereka bisa menguji betul calon yang akan mereka ajukan," jelasnya.

Tak hanya itu, dia menuturkan, parpol saat ini tidak bisa serta-merta bergabung dengan "koalisi gemuk", karena berkaitan dengan kontribusi dan efeknya terhadap partai masing-masing.

"Dalam satu setengah sampai dua tahun ini, partai politik berlomba-lomba untuk bisa memastikan mereka tetap kompetitif," kata Muradi.

"Saya kira mereka memilih capres itu bukan hanya untuk jabatan presiden, tetapi untuk menjaga suara pemilih partainya masing-masing," tandasnya.

Baca juga: Gerindra Maluku Deklarasi Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024

Seperti yang diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah nama selalu disebut-sebut dalam bursa calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar.

Baliho-baliho bernada dukungan kepada nama-nama tersebut pun telah terpajang sejak beberapa bulan lalu di berbagai daerah di Indonesia.