Masih Ada Sengketa Lahan di KEK Mandalika, Kemenko Polhukam: Kebanyakan Sudah Dibayar, Ada Juga yang Tidak Sama Sekali

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenpolhukam) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/6/2022).

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Kemenko Polhukam RI Syamsudin mengungkapkan, rapat digelar terkait sengketa lahan yang masih berlangsung antara warga dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di lahan KEK Mandalika seluas 1.035 hektar.

"Isunya ada sekitar 400 hektar yang belum dibayar, dari pengakuan warga Kuta yang mengklaim lahannya. Tapi saya kira tidak sampai ratusan hektar, puluhan hektarlah," kata Syamsuddin di temui awak media usai rapat, Kamis.

Baca juga: Wisata KEK Mandalika Diserbu Warga Saat Libur Lebaran

Dari hasil pertemuan itu, kata dia, terungkap pengakuan bahwa ada kasus lahan yang belum dibayar oleh PT ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika.

"Kebanyakan sudah dibayar dan ada yang dibayar separuh, ada juga yang tidak dibayar sama sekali," kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengungkapkan, tindak lanjut dokumen-dokumen kedua belah pihak antara warga dan PT ITDC akan dilengkapi pada pertemuan selanjutnya.

"Belum kita lakukan pemetaan. Setelah semua dokumen-dokumen itu (warga dan ITDC) lengkap, besok pada pertemuan selanjutnya akan kita verifikasi kembali," kata Syamsuddin.

Baca juga: MotoGP Berakhir, FIA Cek Kesiapan Sirkuit Mandalika untuk Balap Mobil

Dia menegaskan, jika nantinya dokumen-dokumen yang diserahkan warga yang mengklaim lahan di tanah KEK Mandalika terbukti, maka secara hukum dan hak pihak PT ITDC harus membayar.

Sebaliknya pula jika terbukti sudah terbayar, maka lahan tersebut milik negara.

"Kalau memang bukti kepemilikan tidak ada, kita anggap itu tanah milik negara," tegas Syamsuddin.

Ia menuturkan bahwa tidak ada niat untuk memperlambat atau tidak melakukan proses verifikasi. Namun pada dasarnya, pemerintah dan PT ITDC telah berupaya maksimal menuntaskan persoalan lahan di Mandalika.

"Kita belum melibatkan satgas lahan. Termasuk dari ATR/BPN kita belum libatkan dalam rapat koordinasi ini. Nanti akan diundang semuanya," kata Syamsuddin.