Demo Mahasiswa di Sorong, Tolak Jabatan Presiden 3 Periode hingga Kelestarian Hutan Papua

SORONG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam empat organisasi Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kota Sorong, Papua Barat, ikut berdemonstrasi, Senin (11/4/2022).

Ada empat tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi yang berlangsung di gedung DPRD Kota Sorong itu. Yakni menolak masa jabatan presiden tiga periode, mengkritisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ketersediaan minyak goreng, dan meminta hutan Papua untuk diselamatkan.

"Saya titipkan pesan ini kepada Pemerintah Kota Sorong melalui DPRD sesuai fakta di lapangan ketersediaan minyak goreng langka dan harganya tinggi. Jangan hanya bicara di media soal stok ketersediaan minyak goreng aman, namun kenyataan itu harus benar," kata Abdul Loklomin, salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Baca juga: Stok Minyak Goreng di Sorong Tersedia hingga 4 Bulan, Penimbun Terancam Ditindak

Awalnya, massa aksi berkumpul di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Kemudian, mereka long march menuju Gedung DPRD Kota Sorong sekitar pukul 10.15 WIT.

Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, massa aksi berjalan kurang lebih 8 kilometer dengan dikawal ketat oleh personel Polres Sorong Kota.

Unjuk rasa ini sempat membuat kemacetan lalu lintas akibat sebagian ruas jalan dipadati massa.

Baca juga: Demo Mahasiswa Tolak Pemekaran Papua Diwarnai Aksi Bakar Ban di Depan Kantor Wali Kota Sorong

Ratusan mahasiswa sempat membakar ban bekas di akses masuk Kantor DPRD Kota Sorong, sebelum mereka memasuki gedung itu.

Sekitar pukul 13.25 WIT, ratusan massa memasuki Kantor DPRD Kota Sorong. Mereka kembali membakar ban bekas untuk menyampaikan tuntutanya.

Kritik pada ketua DPRD

Selain menyampaikan tuntutannya, mahasiswa juga mengkritik Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya yang tidak pernah ada di kantor setiap ada aksi demo mahasiswa.

"Berapa kali agenda kami, Ibu Ketua DPRD sering beralasan sakit dan sakit. Ibu jadi ketua DPRD itu melalui suara kami. Ketua DPRD Kota Sorong sangat tidak menghargai aspirasi kami mahasiswa," ujar Abdul Loklomin.

Unjuk rasa itu berlangsung selama 5 jam. Aspirasi mereka diterima oleh lima anggota DPRD Kota Sorong.

Ratusan massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, dengan dikawal aparat kepolisian Polres Sorong Kota dan Brimob Den B Sorong.