Solar Subsidi Masih Sulit Didapat di Balikpapan, Ini Langkah Pertamina

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Sulitnya mendapat solar subsidi di Balikpapan terus disorot oleh para sopir truk.

Hingga saat ini, sopir masih menunggu janji Pertamina terkait penambahan titik pengisian solar subsidi di Balikpapan.

Setelah didemo oleh para sopir truk dan mahasiswa beberapa hari lalu, Pertamina terus mengejar pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang baru di kawasan Kilometer 13 poros Balikpapan-Samarinda.

Titik ini nantinya dirasa dapat mengurai kemacetan di Kilometer 15 akibat antrean panjang solar subsidi.

Baca juga: Lelah Antre Solar 3 Hari 3 Malam, Sopir Dibantu Mahasiswa Demo Pertamina

"Penambahan SPBU untuk solar itu ada satu yang sudah terbangun di KM 13, namun kami sedang melakukan proses administrasi sedikit lagi untuk teknisnya. Di situ akan ditambah satu titik lagi untuk solar subsidi. Mudahan-mudahan ini bisa mengurai kemacetan antrean solar di SPBU KM 15," kata Area Manager Communications & Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, Minggu (27/3/2022). 

Selain itu, saat ini pihak Pertamina juga telah menerapkan pengisian solar subsidi menggunakan kartu kendali.

Fungsi kartu kendali ini agar tidak ada pembelian yang berlebih maupun berulang setiap harinya.

Hal ini salah satu upaya meminimalisir stok solar subsidi cepat habis.

"Salah satu untuk mengurai kemacetan adalah memakai kartu kendali. Nanti ada pembatasan pembelian. Misalnya roda keenam keatas maksimal 200 liter. Jadi, satu kartu kendali itu untuk satu nopol, dan itu ada pembatasannya langsung. Jadi kalau misalnya sopir itu beli, sudah langsung tercatat nopolnya, jadi tidak bisa beli lagi di hari yang sama," ujar dia.

Diketahui, kuota solar subsidi di Balikpapan untuk tahun 2022 ini sebesar 27.489 kiloliter.

Baca juga: Larang ASN Buka Bersama dan Open House, Pemkot Balikpapan Siapkan Sanksi

Untuk kuota solar subsidi per hari sebesar 80 kiloliter.

Kuota tersebut telah ditentukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas).

Sehingga, Pertamina hanya sebagai penyalur sesuai kuota yang ditetapkan.

"Selebihnya kalau ditambah lagi kuotanya, itu bukan kewenangan Pertamina. Pemkot telah mengajukan kepada BPH Migas untuk mengajukan penambahan kuota," pungkas dia.