Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana BST oleh Kades di Blitar Berlanjut

BLITAR, KOMPAS.com - Polisi memastikan proses penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan tunai (BST) oleh Kepala Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dilanjutkan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar AKP Ardyan Yudo Setyantono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dari pihak Kementerian Sosial terkait sumber anggaran BST.

"Sudah. Kami sudah mendapatkan konfirmasi itu dan proses penyidikan akan kita lanjutkan," ujar Yudo kepada Kompas.com, Sabtu (4/11/2021).

Baca juga: Penetapan Tersangka Penyelewengan Dana BST di Blitar Masih Tunggu Keterangan Kemensos

Yudo melanjutkan, substansi dari konfirmasi itu terkait sumber anggaran BST selama pandemi Covid-19 yang disalurkan di wilayah Kabupaten Blitar, termasuk di Desa Ngadri dimana dugaan penyelewengan itu terjadi.

Kata Yudo, sejalan dengan penelusuran penyidik, Kementerian Sosial telah mengkonfirmasi bahwa mata anggaran BST sebesar Rp 600.000 per bulan itu berasal dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Baca juga: Kades di Blitar Dilaporkan ke Polisi, Diduga Palsukan Tanda Tangan Warga yang Meninggal demi BST

"Dengan konfirmasi itu, maka sekarang penyidik telah mendapatkan kepastian jeratan hukum apa yang akan kita gunakan," jelas Yudo.

Menurut Yudo, kini pihaknya mantab menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam menangani perkara tersebut.

Kata Yudo, undang-undang tersebut juga telah memuat adanya ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang menyelewengkan atau menyalahgunakan bantuan sosial yang masuk dalam kategori penanganan fakir miskin.

"Secepatnya kami akan gelar perkara dan penetapan tersangka," tegasnya.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 termasuk BST.

Namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan Satreskrim Polres Blitar, BST yang disalurkan di Kabupaten Blitar selama pandemi bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial.

Sehingga, penyidik membutuhkan kepastian hukum terkait anggaran BST dengan meminta konfirmasi dari Kementerian Sosial.