Jerat Pinjol Ilegal, OJK Jateng dan DIY Perangi dengan Literasi

SEMARANG, KOMPAS.com – Kemudahan mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal atau tidak berizin untuk menjerat masyarakat.

Hal ini kerap berujung pada keresahan dan kerugian karena tebatasnya pemahaman warga terhadap sistem kerja pinjol ilegal.

Maraknya penawaran pinjol ilegal, membuat OJK gencar melakukan edukasi dan menyebarkan literasi sebagai benteng pertahanan bagi masyarakat.

Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus jeratan utang hingga teror berkepanjangan.

Baca juga: Jerat Pinjol Ilegal dan Ketidaktahuan Masyarakat

3.193 situs pinjol ilegal diblokir

Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa mengatakan, OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) di antaranya Kominfo dan kepolisian telah memberantas pinjol ilegal dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol ilegal.

“Kita tidak tinggal diam, bersama SWI kita memberantas pinjol-pinjol ilegal dengan melakukan cyber patrol untuk mencari situs dan aplikasi pinjol ilegal yang akan diblokir. Setelah itu dilakukan pencarian pemilik kegiatan usaha tanpa izin tersebut,” ujarnya kepada
Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Aman menyebutkan, ada sebanyak 3.193 pinjol ilegal yang telah diblokir hingga tahun 2021.

Jumlah tersebut adalah jumlah yang tercatat secara nasional.

“Jumlah pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh OJK bersama SWI total ada 3.193 sampai tahun 2021 ini. Sempat mengalami puncak pada tahun 2019 yang jumlahnya 1.493, namun seiring aktifnya OJK memberantas pinjol-pinjol ilegal tahun 2020 turun jumlahnya 1.026 kasus dan masuk tahun 2021 turun drastis jumlahnya hanya 270 hingga tercatat total 3.193 entitas sampai Juni 2021,” jelasnya.

Baca juga: Berawal Ketidaktahuan, Afifah Tanggung Utang Rp 206 Juta di 40 Pinjol Ilegal

Aman menjelaskan, terkait pelanggaran tindak pidana yang dialami oleh korban pinjol ilegal ditangani oleh pihak kepolisian setelah ada pengaduan.

Sebab, tak bisa dipungkiri pinjol ilegal sering melakukan pelanggaran pidana yang merugikan masyarakat seperti penipuan dan penggelapan.

Tak hanya itu, ditemukan juga proses penagihan tunggakan pinjaman yang dilakukan dengan penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, dan
pengancaman.

“Sanksi ditentukan atas pelanggaran yang dilakukan misalnya melanggar penggunaan data pribadi, kekerasan dalam penagihan hingga intimidasi. Pihak yang dirugikan mengadukan ke kepolisian. Yang memberikan sanksi para penegak hukum. Karena OJK hanya bisa menutup
situs pinjol ilegal,” ungkapnya.

Baca juga: Kisah Pegawai Pemkab Boyolali Diteror Pinjol Ilegal, Utang Rp 900.000 Bengkak Jadi Rp 75 Juta