Besok, Buruh dan BEM Se-Kalsel Kembali Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Buruh dan mahasiswa se-Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana kembali menggelar aksi penolakan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada, Kamis (15/10/2020).

Aksi ini merupakan aksi lanjutan, setelah sepekan sebelumnya BEM se-Kalsel berunjuk rasa dan menduduki Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.

Koordinator BEM se-Kalsel, Ahdiyat Zairullah mengatakan, Jokowi harus mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan (Perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa dan Buruh Duduki DPRD Kalsel

"Yang jelas tuntutan kita tetap sama yaitu menuntut Perppu kepada presiden Joko Widodo," ujar Ahdiyat Zairullah saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2020).

Saat berunjuk rasa pada pekan lalu, BEM se-Kalsel ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supiyan HK dan juga Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.

Saat itu, massa menuntut agar Ketua DPRD Kalsel dan Plt Gubernur Kalsel berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi dan menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, setelah berangkat ke Jakarta, Ketua DPRD Kalsel hanya ditemui oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Baca juga: Pria Bersenjata Tajam Ingin Bubarkan Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Kalsel

Hal itu yang membuat mahasiswa kecewa dan akan kembali turun berunjuk rasa Kamis besok.

"Karena tuntutan kita bertemu langsung dengan presiden, dan membuktikan dengan video perdebatan bahwa aspirasi kami memang betul-betul disampaikan secara tegas oleh DPRD Kalsel terhadap presiden," sebutnya.