Pupuk Subsidi Langka di Karawang, Dedi Mulyadi: Ironis, Pabriknya Ada di Karawang

KARAWANG, KOMPAS.com - Petani di Karawang, Jawa Barat, mengeluhkan kelangkaan pupuk pada musim tanam. Kelangkaan itu disebut karena pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 50 persen.

Arip, seorang petani di Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, membenarkan perihal kelangkaan pupuk tersebut

"Iya langka," ujar Arip melalui telepon, Rabu (26/8/2020).

Arip pun berharap stok pupuk kembali seperti sedia kala lantaran merupakan salah satu kebutuhan dasar petani.

Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Entoh Hendra Permana mengungkapkan, kelangkaan itu terjadi akibat pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 50 persen dari jumlah semula.

"Sebenarnya bukan langka, tapi ada pengurangan kuota," ujar Entoh melalui telepon.

Pihaknya telah mengajukan penambahan kuota pupuk ke Pemerintah Provinsi Jabar.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada para petani soal pengurangan kuota pupuk.

"Kita usulkan ke provinsi untuk tambahan pupuk, termasuk untuk menutup kekurangan itu," ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian Karawang Hanafi mengatakan, kuota pupuk bersubsidi saat ini yakni Urea 38.890 ton, SP 36 sebanyak 6.623 ton, dan NPK 23.500 ton.

Sementara kebutuhan pupuk di Karawang untuk urea 56.845 ton, NPK 31.876 ton, dan SP-36 sebanyak 25.064 ton.

Hanafi menyebut, pengurangan kuota pupuk bersubsidi tersebut terjadi akibat keterbatasan anggaran yang disetujui oleh DPR RI untuk kementerian terkait.

Pengurangan kuota tersebut tidak hanya untuk Karawang, tetapi juga daerah lain. Hanya saja, ia mengaku tak tahu apakah pengurangan kuota pupuk itu akibat pengalihan anggaran untuk Covid-19 atau bukan.

"Biasanya di perubaan anggaran ada penambahan, tapi nggak tahu ini sekarang," ucapnya.

Garda terdepan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi membenarkan kelangkaan pupuk subsidi di sejumlah daerah, termasuk di Karawang dan Subang. Masalah ini sedang dibahas Komisi IV dengan Kementerian Pertanian.