Tempat Kelahirannya dan 16 Kecamatan di Jateng Tak Punya SMA/SMK Negeri, Ganjar: Ini Problem

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 17 kecamatan di berbagai daerah di Jawa Tengah diketahui tidak memiliki fasilitas SMA/SMK Negeri.

Daerah itu salah satunya adalah tempat kelahiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakni di Tawangmangu.

"17 kecamatan tidak ada SMA atau SMK Negeri ini cukup problem. Kasihan, termasuk di tempat kelahiran saya di Tawangmangu," jelas Ganjar di Semarang, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Doa Ganjar dan Khofifah di Hari Ulang Tahun Jokowi

Sebelumnya, Ganjar mencarikan solusi agar membuat sekolah jarak jauh.

Untuk itu, dalam waktu dekat rencananya sekolah jarak jauh itu akan dilakukan uji coba di empat kecamatan.

"Dalam waktu pendek, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa langsung diputuskan. Kita mau buat kelas jarak jauh. Jadi kita pinjam sekolah yang ada di sana, apakah itu gedung SMP, tetapi pengelolaannya tetap di SMA Negeri terdekat yang ada di sana. Jadi statusnya tetap negeri," katanya.

Menurutnya, kelas jarak jauh itu menjadi solusi untuk pemerataan sekolah di Jateng.

Ini juga menjadi solusi dan jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan fasilitas.

"Ini untuk pemerataan. Ini akan kita terapkan, uji cobanya sekitar empat kecamatan yang nanti akan kita sampaikan. Ini evaluasi yang kemarin ada," ungkap Ganjar.

Baca juga: PPDB Jateng Bermasalah, 85 Orangtua Calon Siswa Mengadu ke Ombudsman

Problem lain yang juga ditemukan selama pelaksanaan PPDB daring tahun ini adalah masalah surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu (aspal) dan sertifikat yang dilampirkan.

"Masalah lain yang muncul adalah demoralisasi. Agar bisa diterima, mereka mencari SKD. Sudah ketemu yang mengaku dari sampling kemarin bahwa ia iseng mencari SKD dan berhasil mendapatkan. Sudah dikonfirmasi bahwa itu tidak betul. Maka saya sudah meminta untuk Bapak-Ibu jangan menggunakan SKD aspal. Cari saja sekolah yang terdekat," tegasnya.

Terakhir, memang banyak sertifikat dan piagam yang dijadikan lampiran pendaftaran. Pemprov Jateng melalui Disdik juga melakukan verifikasi terkait hal itu. Termasuk melibatkan pakar dan mencari aturan yang berlaku. 

"Semua itu agar bisa fair. Hari ini, malam ini akan kita tutup (pendaftaran)," pungkasnya