Dedi Mulyadi: Bantuan Dampak Covid-19 Harusnya Terintegrasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengomentari fenomena banyaknya masyarakat yang protes terhadap bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pembatasan sosial di tengah pandemi covid-19.

"Saat ini kita dikejutkan oleh protes dari berbagai kalangan di semua tingkatan dari mulai RT, RW, kepala desa, bupati. Di dalamnya ada ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan bantuan sosial," kata Dedi dalam pernyataan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (28/

Dedi mengatakan, banyaknya protes dari masyarakat disebabkan oleh pemberian bantuan sosial yang sering dimanfaatkan oleh kelompok atau individu dengan tujuan tertentu.

"Semua terjadi karena kita tidak membuat integrasi diri secara mandiri bahwa covid-19 adalah bencana yang harus dihadapi bersama sama dengan menghilangkan berbagai ego baik ego kelembagaan, ego kelompok politik, bahkan ego personal untuk membangun personal branding seseorang dengan kekuatan bantuan," ujarnya.

Baca juga: Viral Foto Bantuan Hand Sanitizer Kemensos Berstiker Bupati Klaten, Alasannya Keliru Tempel

Bantuan sosial yang dimanfaatkan oleh kelompok atau individu demi sebuah kepentingan tertentu, lanjut Dedi, mengakibatkan masyarakat menjadi marah. Sebab, hal tersebut berpotensi membuat bantuan sosial menjadi salah sasaran.

"Sehingga yang terjadi adalah kemarahan di berbagai tempat ketika bantuan di satu daerah turun, kelompok lain yang tidak kebagian menjadi marah. Ketika bantuan ditujukan untuk yang terdampak covid-19, semua orang merasa terdampak covid-19," tuturnya.

Dedi menambahkan, yang perlu dilakukan oleh para pemangku kebijakan baik legislatif atau eksekutif saat ini adalah memperlihatkan sikap kenegarawanan.

"Bahwa ini bencana yang harus dihadapi oleh kita sebagai pemerintah, sebagai legislatif yang didalamnya terbangun cara berfikir negarawan. Sehingga kita tinggalkan segala pretensi kepentingan yang melekat pada diri kita, kemudian kita integerasikan bahwa seluruh bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah bantuan dari pemerintah yang bersumber dari keuangan negara," bebernya.

Baca juga: Polemik Bansos Pemprov Jabar, Ini Penjelasan Ridwan Kamil