Tiga Komisi di DPRD Pamekasan Belum Kembalikan Mobil Dinas

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Tiga komisi di DPRD Pamekasan, Jawa Timur sampai hari ini masih belum mengembalikan mobil dinas operasional.

Satu-satunya komisi yang tidak menggunakan mobil dinas hanya komisi III. Sementara komisi I, II dan IV masih belum.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman mengaku, belum tahu jika ada pimpinan komisi yang membawa pulang mobil dinas.

Mobil dinas aturannya tidak boleh dibawa pulang ke rumah, karena masing-masing anggota sudah diberi tunjangan transportasi setiap bulan.

Baca juga: Misteri Dugaan Penggelapan Uang Nasabah Bank Jatim Pamekasan Rp 2,7 Miliar

"Saya mengizinkan mereka pakai mobil dinas hanya saat kegiatan kantor. Jika ada yang membawa pulang, itu melanggar dan akan kami komunikasikan dengan mereka agar dikembalikan," ujar Fathor Rahman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/1/2020).

Ketua Komisi I Imam Hosairi mengelak jika membawa pulang mobil dinas.

Sehari-hari dirinya menggunakan mobil pribadi ke kantor. Ketika di komisi ada kegiatan kunjungan daerah, baru menggunakan mobil dinas.

"Kalau saya pribadi tidak pakai mobil dinas. Entah anggota komisi I yang lain. Sepertinya ada, tapi bukan saya," kata Imam Hosairi.

Ketua Komisi II Ahmadi, saat ditanya enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.

Sementara, Ketua Komisi III Ismail mengaku tidak menggunakan mobil dinas. Bahkan, seluruh anggota komisi juga tidak menggunakannya.

"Seluruh anggota Komisi III pakai mobil pribadi, tidak ada yang pakai mobil dinas. Malu karena sudah dapat tunjangan transportasi tiap bulan," ungkap Ismail.

Ketua Komisi IV Mohammad Sahur saat didatangi ruang kerjanya, sedang ada kegiatan di luar kantor.

Baca juga: Sering Dilarang dan Diintimidasi, Seniman Musik di Pamekasan Berunjuk Rasa

Namun, berdasarkan informasi di internal Sekretariat DPRD Pamekasan, mobil dinas yang digunakan Komisi IV jenis Toyota Kijang Innova.

Sekretaris DPRD Pamekasan, Masrukin berencana akan membranding seluruh mobil dinas ketika sudah dikembalikan semua oleh seluruh komisi.

Sebab, dari beberapa mobil dinas DPRD Pamekasan, ada yang belum dibranding batik seperti mobil dinas yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

"Kami dapat dukungan dari pimpinan DPRD jika semua mobil dinas dibranding batik," ungkap Masrukin.