Pamekasan Dijuluki Kabupaten Plt Pejabat, Ini Penyebabnya

PAMEKASAN, KOMPAS.com – Kabupaten Pamekasan mendapat tambahan julukan baru selain kabupaten batik, yakni kabupaten Plt (pelaksana tugas) pejabat.

Sebab, 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Pamekasan diisi pejabat sementara hingga berbulan-bulan.

Tidak hanya eselon II, namun di eselon III dan eselon IV serta kepala sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, sudah bertahun-tahun juga diisi seorang Plt. 

OPD yang dijabat Plt di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kepala Satpol PP. 

Baca juga: Pemkab dan DPRD Pamekasan Berencana Revisi Larangan Minuman Beralkohol

Haidar Ansori, Ketua Pergerakan Mahasiswa Madura (Prahara) mengatakan, sangat layak Kabupaten Pamekasan menyandang julukan kabupaten Plt.

Faktanya, kepala SD banyak yang sudah dua tahun lebih belum definitif. Ditambah lagi di eselon II sudah ada 13 OPD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh Plt. 

"Kalau bertahun-tahun ada pejabat sebagai Plt, sangat layak kalau Pamekasan disebut sebagai kabupaten Plt," terang Haidar Ansori, Rabu (15/1/2020). 

Zainul Hasan, Ketua Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) Pamekasan memiliki penialaian yang sama terkait dengan julukan baru Pamekasan sebagai kabupaten Plt.

Menurut Hasan, ada OPD yang sebelumnya definitif kemudian dimutasi sehingga jabatan yang lama kosong.

Seharusnya, kata dia, yang kosong diisi dulu jangan yang sudah ada pejabatnya kemudian dikosongkan. Pemkab Pamekasan dinilai lamban mengatasi kekosongan pejabat.

Ketika pengisian jabatan pada bulan Juli 2019 lalu, Bupati dinilai seharusnya menuntaskan kekosongan, bukan membiarkan molor sampai hari ini. 

"Apa lagi kalau bukan kabupaten Plt yang pas untuk disandang Pamekasan? Faktanya sampai hari ini sudah ada 13 OPD eselon II yang dijabat Plt," kata Zainul Hasan. 

Berdampak pada pembangunan

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno menilai, julukan baru Pamekasan sebagai Kabupaten Plt dari masyarakat sah-sah saja.

Namun, pihaknya menilai apa yang dilakukan Bupati Pamekasan dengan pengisian jabatan Plt sudah baik, meskipun dampaknya negatif bagi masyarakat.