Dedi Mulyadi: Ada Amdal Saja Berantakan, Apalagi Tidak Ada

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi angkat bicara terkait rencana pemerintah pusat yang akan mengeluarkan kebijakan berupa penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dedi mengatakan, penghapusan Amdal dan IMB sebagai alasan dari rencana percepatan investasi tidak tepat.

"Proses percepatan investasi bukan berarti meniadakan seluruh rambu-rambu yang mengatur tata kelola lingkungan," kata Dedi melalui sambungan telepon, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Bupati Karawang Tolak Rencana Penghapusan Amdal

Menurut Dedi, jika pemerintah berorintasi investasi tapi meniadakan aspek-aspek tata kelola lingkungan, maka investasi tersebut malah akan menjadi bencana.

"Kalau Amdal dihapuskan, terus yang akan melakukan analisis terhadap pengedalian lingkungan terhadap sebuah rencana pembangunan, baik investasi maupun non investasi apa? Ada Amdal saja pengelolaan lingkungan berantakan, apalagi enggak ada," katanya.

Dedi menambahkan, yang perlu dibenahi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil adalah menetapkan konsultan-konsultan Amdal yang pro terhadap lingkungan.

"Konsultan Amdal-nya yang harus ditetapkan, konsultan yang memiliki integeritas yang enggak bisa ditawar untuk kepentingan. Biar puguh pada pemikirannyan tentang lingkungan," ucapnya.

Dedi mengatakan, kehancuran lingkungan menjadi masalah besar di Indonesia selain korupsi dan terorisme.

"Tata ruang kita ini belum beres, saya sudah berulang kali ngomong di komisi IV, ayo kita evaluasi tata ruang," katanya.

Baca juga: Walhi Soroti Amdal Pembangunan Tempat Wisata Gunung Pangrango di Sukabumi

Dedi menambahkan, kerusakan lingkungan dipastikan bakal merugikan negara ketimbang pendapatan yang didapat dari investasi.

"Suatu saat kita tidak dapat salary ekonomi, yang ada kerugian lingkungan yang jauh lebih mahal ketimbang yang didapat dari investasi," tandasnya.