Ridwan Saidi Sebut Kerajaan Sriwijaya Fiktif, Gubernur Sumsel Anggap Hanya Cari Sensasi

PALEMBANG, KOMPAS.com — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta warga untuk tidak terlalu menanggapi pernyataan Ridwan Saidi, budayawan asal Betawi yang menyebutkan Kerajaan Sriwijaya adalah fiktif.

Sebab, menurut Herman, banyak bukti sejarah dan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang sampai sekarang ditemukan oleh para arkelog.

Herman menjelaskan, Kerajaan Sriwijaya tidak seketika muncul.

Sebab, banyak kajian dan penelitian yang dilakukan para arkeolog untuk memastikan hal tersebut.

Baca juga: Viral Ridwan Saidi Sebut Sriwijaya Fiktif, Akan Dipolisikan hingga Dianggap Cari Sensasi

Peninggalan prasasti dan penemuan Megalitikum yang ada di Sumatera Selatan pun telah dibuktikan para arkelog tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya.

"Para ahli, arkelog, sudah turun dan memang Sriwijaya itu ada. Itu cuma cari sensasi," kata Herman, Rabu (28/8/2019).

Sampai saat ini, cerita sejarah keberadaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 tersebut masih dipercayai para peneliti dunia.

Herman menduga, pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan hanya sebatas pendapat pribadi dan tak perlu ditanggapi secara serius.

"Kita percaya bahwa Kerajaan Sriwijaya itu ada dan ketilasannya itu banyak dari bukti sejarah. Mungkin itu hanya pendapat pribadi," katanya.

Baca juga: Sejarawan Bantah Ridwan Saidi Jika Kerajaan Sriwijaya Fiktif: Prasasti Kota Kapur Bukti Nyatanya

Diberitakan sebelumnya, Yayasan Tandi Pulau yang berisi para budayawan di Sumatera Selatan akan menempuh jalur hukum terkait pernyataan Ridwan Saidi yang menyebutkan Kerajaan Sriwijaya fiktif dalam unggahan video di kanal YouTube "Macan Idealis".

Ketua Yayasan Tandi Pulau Erwan Suryanegara mengatakan, setelah mereka melihat tayangan YouTube yang disebarkan pada 23 Agustus 2019 tersebut, ada dugaan unsur kesengajaan dari pihak pengelola akun untuk mendapati pundi-pundi rupiah dengan menyebarkan video itu.

Pengunggah video, menurut Erwan, ingin mendapatkan viewer tinggi serta subscriber yang banyak dengan membuat pernyataan kontroversial tentang Kerajaan Sriwijaya.

"Karena ini ada kejahatan yang digolongkan ITE, karena ada yang menyebarkan berita bohong, hoaks, tanpa data-data ilmiah, data valid, kami lihat ada celah ke sana. Tentu ke ranah hukum. Tujuan kami adalah agar video yang tidak benar itu nanti dihapus oleh pihak YouTube," kata Erwan seusai menggelar rapat bersama Dinas Kebudayaan Palembang, Selasa (27/8/2019).