Komisi I DPRD Khawatir Lelang Jabatan di Pemprov Jabar Sarat Titipan

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat mengkritik rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menggelar lelang terbuka untuk 15 posisi di tingkat kepala dinas dan kepala biro.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menuturkan, proses lelang terbuka itu dikhawatirkan jadi alat untuk mengakomodasi mantan bawahan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

"Saya dengar Ridwan Kamil bawa orang dari Bandung, Uu bawa orang dari Pemkab Tasikmalaya. Jadi lelang jabatan cuma alat menempatkan orang-orang mereka," kata Didin di gedung DPRD Jabar, Jumat (4/1/2019).

Didin menilai, idealnya Ridwan dapat memaksimalkan sumber daya pegawai di Pemprov Jabar. Kendati hal tersebut menjadi hak preogratif gubernur.

"Kasihan pejabat Pemprov eselon 2, 3 dan 4 mereka ASN profesional, siapa pun pemimpinnya pasti jadi loyalis. Banyak yang mumpuni sesuai kapasitas, asal penempatannya pas. Kalau loyalitas jangan diragukan," tuturnya.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Transparan soal Lelang Jabatan

Respons Ridwan Kamil

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil membantah ada muatan titipan dalam proses lelang terbuka. Meski begitu, ia tak menampik punya diskresi dalam menentukan pejabat terpilih.

"Kalau ada titipan mah kalau tidak dilelang. Kalau lelang terbuka mah independen. Panelisnya independen, nanti biasanya tiga besar. Kalau sudah tiga besar harus ada chemistry, nah itu diskresi," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu pun menilai, domisili pejabat terpilih cenderung mengada-ngada. Menurut dia, hal itu tak perlu dipersoalkan selama memenuhi kriteria dan kompeten.

"Gak ada masalah. Jadi jangan nyebut kota asal kami, kami nanti bisa menyebut Bekasi ada, Sumedang ada, Garut ada, jangan dihubung-hubungkan. Bahwa ada dari Bandung ya haknya saja. Kalau orangnya bagus kenapa tidak. Politik mah tafsir," katanya.

Lelang terbuka, kata Emil, merupakan mekanisme paling transparan dan adil dalam proses membentuk formasi ASN yang mampu menjadi motor penggerak birokrasi di Jabar. Lelang terbuka juga jadi jembatan dalam menyeleksi pegawai ideal.

"Saya punya pilihan tidak seterbuka itu, maka saya bikin terbuka se-Indonesia. Dia bisa bersaing enggak dengan visi misi gubernur?" katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Gelar Lelang Jabatan untuk 15 Posisi di Pemprov Jabar

"Memaksakan diri harus dari pemprov sendiri, terus yang dikorbankan kemajuan pembangunan, perubahan yang kudu ngabret, hanya demi alasan yang juga tidak sesuai hukum. Aturan hukumnya dia terbuka. Jadi justru pertanyakan balik kepada yang bertanya, kenapa seperti keberatan, jangan-jangan ada kepentingan," jelasnya.