Bupati Ahmad Dawami: Madiun Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MADIUN, KOMPAS.com — Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan jajarannya sudah siap menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektoronil menyusul disahkannya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik kami akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun bisa jadi akan terjadi kenaikkan belanja terkait penyediaan basis data," kata Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun, Ahmad Dawami kepada Kompas.com, Kamis ( 11/10/2018).

Menurut Kaji Mbing, program terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2018.

Baca juga: Wakil Bupati Luwu: Dengan e-Government, Pelayanan ke Masyarakat Makin Cepat

Beberapa program terkait pemerintahan berbasis elektronik mulai dari E-planning, E-budgeting dan E-prog yang disesuaikan dengan sumber daya manusia dan peralatannya.

Kaji Mbing mengatakan, program itu tidak membebani anggaran pemerintah. Program pemerintah berbasis elektronik sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah.

"Ketika data itu salah maka program pemerintah tidak akan tepat sasaran. Akhirnya program yang sudah ditetapkan sia-sia. Mahal di depan tidak apa-apa. Dua tahun kemudian akan terasa murah," kata Kaji Mbing.

Ia menambahkan dengan penerapan sistem itu seluruh komputer dilingkup Pemkab Madiun tak lagi menggunakan software bajakan hingga tahun 2019.

"Saya anti pembajak (software bajakan). Semuanya sudah jalan. Hanya saja dilakukan secara perlahan," kata Kaji Mbing.

Baca juga: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia Masih Buruk

Usai memastikan komputer tidak menggunakan software bajakan, kata Kaji Mbing, seluruh data terkait urusan pemerintah harus berbasis elektronik.

Ia mencontohkan data orang miskin, pengangguran, data tanah hingga data anak yatim akan berbasis elektronik.

"Dengan data berbasis elektronik semua akan terintegrasi sehingga tidak terjadi penumpukan dan tumpang tindih data," kata Kaji Mbing.

Tak hanya persoalan software bajakan, Bupati Kaji Mbing mengatakan sistem pemerintah daerah berbasis elektronik diprogramkan hingga ketingkat pengawasan.

"Idealnya seperti itu. Kami akan melaksanakan hingga sampai titik pengawasannya," jelas Kaji Mbing.