Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2018, 12:57 WIB
Labib Zamani,
Khairina

Tim Redaksi

KLATEN, KOMPAS.com - Ribuan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi di Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar unjuk rasa menolak pelaksanaan penerimaan CPNS di halaman Pemkab Klaten, Jawa Tengah, Selasa (25/9/2018).

Mereka menilai, penerimaan CPNS justru mencederai tenaga honorer K2.

Pasalnya, tenaga honorer K2 yang telah berjuang puluhan tahun mengabdi hingga sekarang belum diperhatikan serius oleh pemerintah.

Unjuk rasa dimulai dari Mesjid Raya Klaten, berjalan menyusuri Jalan Pemuda, dan berakhir di halaman Pemkab Klaten.

Sepanjang perjalanan, tenaga honorer K2 yang terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan pegawai non K2 turut membentangkan spanduk.

"Tolak PPPK, PNS Harga Mati", "Batalkan Pelaksanaan CPNS Umum, Utamakan K2 Diatas 35 Tahun ke Atas", dan "Tuntaskan Honorer K2". Itulah bunyi tulisan di spanduk yang mereka bentangkan selama di perjalanan menuju Pemkab Klaten.

Tak hanya itu, massa unjuk rasa juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS.

"Bapak Presiden tepati janjimu. Jadikan kami PNS," tulis tenaga honorer Klaten dalam poster yang mereka bawa.

Baca juga: Tenaga Honorer K2 di Luwu Timur Minta Penerimaan CPNS 2018 Ditunda

Tiba di Pemkab Klaten, massa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten Ronny Roekmito. Perwakilan tenaga honorer K2 dari 26 kecamatan melakukan audiensi bersama Sekda Klaten Jaka Sawaldi.

Perwakilan tenaga honorer K2 yang juga Ketua Forum Honorer K2 Klaten Hasanudin meminta agar pemerintah membatalkan penerimaan CPNS umum dan mengutamakan tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS.

Selain itu, mereka juga menolak keputusan pemerintah untuk menjadikannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena, keputusan itu sangat tidak manusiawi karena batasan usia 35 tahun.

"Kami meminta tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS tanpa batas usia. Jumlah tenaga honorer K2 di Klaten ada 1.190 orang. Mereka telah mengabdi puluhan tahun tapi belum juga diangkat PNS," kata pria yang bertugas sebagai tenaga Tata Usaha (TU) di SMPN 1 Manisrenggo.

Sekda Klaten Jaka Sawaldi mengatakan, pembatalan pendaftaran penerimaan CPNS umum bukan kewenangan dari Pemkab.

Sebab, pendaftaran CPNS umum merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Kami pada prinsipnya akan memfasilitasi. Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Jaka.

Terkait dengan tuntutan kesejahteraan, sambung Jaka, Pemkab telah mengalokasikan di tahun 2018, melalui anggaran perubahan, untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer K2 sebesar Rp 3,6 juta per orang.

"Ini kami berikan hanya setahun sekali kepada tenaga honorer K2 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ungkapnya.

Kompas TV Seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap polisi karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di 'Rumah' yang Sama...

Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di "Rumah" yang Sama...

Regional
Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com