Gerakan #BersihkanIndonesia Tantang Capres Tinggalkan Energi Batu Bara

BENGKULU, KOMPAS.com - Masyarakat Sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”.

Selama ini, Indonesia dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi kotor batu bara.

Padahal ketergantungan terhadap batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara.

Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya.

"Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun," kata Ketua Kanopi Ali Akbar di Bengkulu, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Jalan Berliku Kebijakan Energi Baru Terbarukan Indonesia

Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batu bara tidak diperhitungkan yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat. Biaya kesehatan dari PLTU Batubara misalnya, mencapai Rp 351 triliun untuk setiap tahun.

Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil -khususnya batu bara- dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan di tahun 2025.

Gerakan #BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019-2024 nanti.

“Gerakan #BersihkanIndonesia menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini yaitu tinggalkan energi kotor baru bara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,” tambah Ali Akbar.

Gerakan #BersihkanIndonesia menantang siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.

Energi baru terbarukan

Indonesia adalah surga energi baru terbarukan (EBT) yang dituangkan dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025 dipaparkan potensi energi terbarukan Indonesia antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 k Wh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 GWe, biomassa mencapai 49.810 MWe.

Alih-alih mengembangkan potensi energi terbarukan yang ada, pemerintah justru menyandarkan pemenuhan energi pada energi kotor batu bara seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di mana pemerintah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpu pada energi kotor batu bara.

Baca juga: Arcandra: Produksi Minyak Rendah, Indonesia Perlu Kembangkan EBT

Dampaknya jelas, di tingkat tapak, rakyat menderita akibat polusi udara, air dan tanah. Belum lagi dampak ikutan lain seperti kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami nelayan di Pangkalan Susu, Sumatera Utara dan PLTU Nagan Raya, Aceh.

Runtuhnya pondasi pertanian tanaman pangan khususnya padi di sekitar PLTU batu bara seperti yang terjadi di Kebur, Lahat, Sumatera Selatan dan Desa Tanjung Pasir Sumatera Utara.