Di Sumba Timur, Ada Guru yang Digaji Rp 50.000 Per Bulan

KUPANG, KOMPAS.com - Hingga saat ini masih ada guru di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki gaji Rp 50.000 per bulannya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Yusuf Waluwanja kepada Kompas.com, di sela-sela kegiatan Program INOVASI bersama sejumlah wartawan di Waingapu, Selasa (20/2/2018).

"Masih ada satu atau dua orang guru honor yang gajinya Rp 50.000. Mereka adalah guru honorer di sekolah yang dibiayai dari dana biaya operasional sekolah (BOS)," ucap Yusuf.

Dengan kondisi seperti itu, para guru kesulitan untuk membiayai hidup mereka sehari-hari. Namun saat ini, pemerintah desa setempat telah memberikan gaji tambahan dengan menggunakan dana alokasi desa.

"Jadi sekarang guru honor yang gaji minim, mungkin hanya beberapa orang saja," tutur Yusuf.

(Baca juga : Gaji Guru PNS di DKI Maksimal Rp 14 Juta Sebulan )

Selain itu, sambung Yusuf, ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah setempat, yakni jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah yang mencapai tujuh kilometer.

"Karena itu kami berharap lewat program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi) ini, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan di Sumba Timur bisa diangkat dan mampu memberi solusi lewat program dan kebijakan pemerintah daerah,"ujarnya.

Di tempat sama, Communication Manager dari Program Inovasi, Stephanie Carter mengatakan, program ini ada di empat Kabupaten di Pulau Sumba, NTT. Tujuannya untuk menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pendidikan.

Program Inovasi merupakan sebuah program pendidikan yang dibiayai pemerintah Australia, dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi NTT.

"Kami berharap program kami mampu memberi pemahaman lain tentang berbagai kesulitan yang dihadapi para guru maupun siswa yang ada di Sumba dalam, sehingga bisa dicarikan solusi secara bersama-sama," ucapnya.

(Baca juga : 2017, Gaji Guru Honorer di Magelang Naik Sesuai UMK

Carter mengatakan, program Inovasi mulai dilakukan di NTT, pada Juli 2017. Penandatanganan MoU-nya dengan Pemprov NTT dilakukan November 2017. Program ini akan dilaksanakan hingga 2019.

“Kita berharap semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, memikirkan nasib guru. Peningkatan kompentesi dan taraf hidup mereka sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak-anak di sekolah,” tutupnya.