Penunjukan Plt Bupati Subang Tunggu Status Imas Aryumningsih - Kompas.com

Penunjukan Plt Bupati Subang Tunggu Status Imas Aryumningsih

Kompas.com - 14/02/2018, 14:45 WIB
Imas Aryumningsih seusai dilantik sebagai Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/6). TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Imas Aryumningsih seusai dilantik sebagai Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/6).

BOYOLALI, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan menunjuk Plt Bupati Subang demi berjalannya roda pemerintah. Kebijakan itu akan diambil jika Bupati Subang, Imas Aryumningsih ditetapkan sebagai tersangka. 

Bupati Subang Imas Aryumningsih ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya baru mendapat informasi dan langsung staf kami mengecek ke KPK. Kami menunggu pengumuman resmi KPK yang berkaitan OTT maupun dengan status. Baru secara resmi kami akan mengambil langkah untuk menunjuk Plt-nya. Seandainya dia (Imas Aryumningsih) ditahan," ujar Tjahjo Kumolo di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2018).

Namun jika Bupati Subang tidak ditahan, pihaknya menghargai proses hukum tetap. Artinya, Bupati Subang masih bisa memimpin roda pemerintahan di Subang.

"Seperti Gubernur Jambi Zumi Zola, dia kan tersangka. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah menunggu proses pengadilan," kata dia.

(Baca juga : Kekayaan Bupati Subang Imas Aryumningsih Mencapai Rp 50 Miliar )

Sebagai Mendagri, ia mengaku sedih dan prihatin atas banyaknya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah sebagai tersangka.

Padahal selama ini dirinya selalu mengingatkan para kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi. Sehingga tidak terjebak perilaku korup dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Saya sebagai Mendagri, teman kepala daerah, iya kami sedih dan prihatin. Kenapa masih terus dan tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media hampir setiap detik menyuarakan, online, TV, lha kok iya enggak hati-hati," ungkapnya.

Tjahjo menyebutkan area rawan korupsi meliputi jual beli jabatan, belanja barang dan jasa, penyusunan anggaran, bansos, serta hibah.

"Undang-undang sudah ada. KPK ketatnya kayak begitu. Kalau orang mengatakan apes iya enggak apes. Sebagai pejabat daerah masak enggak tahu area rawan korupsi," tuturnya.

"Ada calon gubernur yang juga masih mencari uang di era-era yang mau pendaftaran sekarang sudah tahap konsolidasi partai, persiapan Pilkada Serentak masih ada kepala daerah yang tertangkap," tambahnya.

(Baca juga : OTT di Subang, KPK Tangkap 8 Orang Termasuk Bupati Imas Aryumningsih )

Berita sebelumnya, KPK menyatakan, dalam OTT di Subang, diamankan 8 orang, di antaranya Bupati Imas. Dalam OTT kali ini, KPK disebut menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga bukti transaksi suap terkait pemberian izin oleh kepala daerah. 

Kompas TV Pasca-penangkapan Bupati Subang kegiatan di Kantor Bupati Subang masih normal.


Komentar

Close Ads X