Ketua P2TP2A Jabar: Kota Layak Anak Tidak Hanya Pencanangan, tapi Harus Selesaikan Masalah

BANDUNG, KOMPAS.com – Berkat taman kota untuk bermain anak, Kota Bandung dianugerahi penghargaan sebagai Kota Layak Anak 2017 pada Juli lalu. Namun, penyematan tersebut bukan berarti Bandung aman bagi anak-anak.

Adanya video porno yang melibatkan anak di bawah umur yang dibuat di suatu hotel di Bandung itu mencoreng penyematan Kota Layak Anak kepada kota kembang ini.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, kota layak anak bukan hanya sekadar pencanangan, melainkan juga harus mengidentifikasi, deteksi dini, dan menyelesaikan permasalahan anak di tengah masyarakat.

“Kota layak anak bukan hanya dicanangkan, tapi juga mulai diidentifikasi seperti apa implementasi di tataran yang paling bawah di tengah masyarakat karena kota layak anak ini sebuah program dari deputi tumbuh kembang anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI,” jelas Netty di Bandung, Jumat (12/1/2018).

Dengan adanya video porno tersebut, Netty melihat ada beberapa faktor yang membuat orang tua anak tega memerintah dan ikut mengarahkan anaknya untuk melakukan adegan tak senonoh dengan seorang wanita dewasa. Menurut dia, “kemiskinan” menjadi faktor utama dalam pelibatan anak dalam video mesum tersebut.

“Saya melihat mengapa beberapa anak terjerat adalah faktor kemiskinan, kemiskinan pendidikan, nilai, akses, dan sebagainya sehingga membuat si ortu gelap mata dan menjerumuskan anak dalam perilaku yang sangat keji tersebut,” kata Netty.

Baca juga: Wali Kota Siapkan Bekasi Jadi Kota Layak Anak

Menurut dia, kota layak anak ini harus diterjemahkan di lingkungan masyarakat sampai ke bawah. Jika perlu, pencanangan layak anak ini dapat disematkan hingga tataran RW.

“Jadi kota/kabupaten layak anak ini bukan hanya dicanangkan, tapi juga butuh dukungan yang disebutkan, termasuk jenis cluster anak yang banyak sekali, anak jalanan, anak disabilitas, anak menjadi pekerja, dan ini harus dituangkan ke dalam program kota dan kabupaten layak anak,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya berharap, kota/kabupaten layak anak jangan hanya berpuas diri dengan komitmen politik dan kebijakan tataran pemerintah. Sebab, sebelum ada programnya, kota/kabupaten layak anak belum bisa naik ke tingkat berikutnya.

Karenanya, pihaknya mendorong kota dan kabupaten layak anak untuk menerjemahkan layak anak ini ke dalam program dan kegiatan. “Nah, ini tak mudah karena anak adalah produk dari keluarga dan lingkungan sehingga yang jadi sasaran kota layak anak adalah institusi keluarga dan juga instistusi sosial masyarakat,” jelasnya.

Netty meyakini kemiskinan yang menjerat keluarga anak tersebut akan menjadi kemiskinan terstruktur dan berantai. Ketika pasangan orang tua miskin secara pendidikan, agama, dan finansial, maka akan tampak pada pola pengasuhan dan bahasa komunikasi yang digunakan.

“Ortu ikut mengarahkan pada proses rekaman (video porno), ini gambaran kemiskinan ortu terjerumus pada permasalahan sosial yang dampaknya luar biasa,” imbuhnya.