Menteri Desa Minta Gereja di NTT Kawal Dana Desa

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta gereja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mengawal dana desa yang bergulir di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Eko dalam kegiatan talkshow memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan HUT ke-500 Reformasi Gereja yang digelar di Gereja GMIT Eden Kisbaki, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, Senin (30/10/2017) malam.

Melalui GMIT, lanjut Eko, pihaknya meminta gereja ikut bersama sama membantu melakukan sosialisasi dana desa dan membantu masyarakat dalam menggunakannya untuk pembangunan.

"Tugas gereja membantu untuk sosialisasi dan pengawasan. Sekarang dibuat satgas dana desa pimpinannya mantan ketua KPK. Hal ini jika dijalankan dengan baik, maka kemiskinan akan berkurang dan masyarakat akan lebih sejahtera," tandasnya.

Bentuk pengawasan gereja terhadap dana desa, kata Eko, prosesnya dimulai dari perencanaan dalam musyawarah desa. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa itu.

Di sinilah pentingnya gereja untuk mengajak masyarakat guna bersama-sama merumuskan uang dana desa. Gereja mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Hasil musyawarah desa itu dituangkan dalam Apebedes yang menjadi acuan yang dipakai oleh kepala desa dan perangkat desa untuk penggunaan dana desanya.

"Setiap kepala desa wajib memajangkan baliho penggunaan dana desa, sehingga gereja dan masyarakat desa bisa mengawas," ucapnya.

Baca juga : Dalam 4 Bulan, Satgas Dana Desa Terima 10.000 Laporan

Jika ada penyimpangan dana desa, lanjutnya, maka laporkan ke kepolisian terdekat atau ke satgas dana desa di nomor 1500040 dan dalam waktu 3x24 jam akan dikirim tim untuk lakukan advokasi atau pendampingan.

Di tempat yang sama, Ketua GMIT Mery Kolimon mengatakan, pengawasan gereja hanya salah satu unsur dari pembangunan yang ada di desa.

"Kami melihat ada kebutuhan yang lebih besar. Urusan kita di desa bukan hanya urusan fisik tapi juga ada aspek lain yang perlu ditumbuh kembangkan di desa, yakni menyangkut proses demokrasi di desa," ucapnya.

Menurutnya, tentang revolusi mental di desa, gereja bisa berperan.

"Pengawasan itu adalah salah satu unsur penting, tapi perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada monitoring dan evaluasi di situ tentu gereja bisa terlibat, dan gereja menjadi salah satu unsur masyarakat sipil yang ada di desa," kata Mery.

Baca juga : Gereja Digandeng untuk Kawal Dana Desa di NTT

Karena itu, Mery berharap, semua pendeta GMIT yang mengabdi di desa bisa ikut berperan aktif dalam pembangunan di desa.