Susi Minta Subsidi Solar Dicabut, Nelayan Pasrah

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan pesisir di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah masih belum mencukupi. Namun, nelayan pun hanya bisa pasrah kalau pemerintah mencabut subsidi BBM untuk nelayan.

Setidaknya, itu diungkapkan Mirhasan nelayan saat antre di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (1/8/2017) siang.

"Mau gimana lagi kalau nanti memang seperti itu," ujarnya.

Sebagai nelayan dengan perahu yang tergolong kecil, pria separuh baya itu hanya berhak mendapatkan 10 liter solar saat hendak melaut. Solar sebanyak itu hanya bisa buat melaut dengan jarak tak lebih dari 10 mil pulang-pergi.

"Padahal kalau kita melaut setidaknya sampai dua malam untuk mencari lokasi ikannya," kata dia.

Baca juga: Susi Minta Subsidi Solar Nelayan Dicabut karena Tak Tepat Sasaran

Menurut dia, mau tak mau, untuk ke laut dengan jarak yang lebih jauh agar mendapatkan ikan lebih banyak lagi, para nelayan juga kerap kali mencari tambahan solar non subsidi.

Norhayati, kasir SPDN Kumai menyatakan, per bulan pihaknya hanya memperoleh jatah 70 kiloliter solar bersubsidi.

"Sebenarnya Dinas (Perikanan dan Kelautan) selalu mengusulkan lebih banyak, tapi yang diterima ya 70 kiloliter," ucapnya.

Dia menyebutkan, kuota solar itu diberikan untuk 423 nelayan di Kumai yang terdaftar. Sementara di pesisir Kotawaringin Barat, secara keseluruhan ada 4 SPDN.

Menurut Norhayati, pihaknya menyalurkan SPDN ke nelayan sesuai dengan ukuran kapal mereka.

"Yang kecil 10 liter. Yang besar bisa sampai 300 liter. Yang mengatur itu Dinas," katanya.

Mengenai penyelewengan solar subsidi di SPDN-nya, Norhayati menepis hal tersebut. Menurut dia, semua yang pembeli tercatat dengan rapi, dan itu dipastikan nelayan Kumai. Catatan itu pun juga selalu dilaporkan ke dinas, sehingga kontrol terhadap penyelundupan cukup ketat.

Selain itu, sebutnya, polisi kerap merazia pembeli yang dicurigai menimbun BBM. Biasanya, nelayan yang telah membeli BBM, namun tak langsung ke laut, diawasi. Polisi bahkan melarang pembelian BBM dengan menggunakan angkutan roda empat.

Seperti diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Selama ini, banyak nelayan kecil justru tidak mendapatkan solar subsidi.

Bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan.

"Nelayan dapatnya BBM 2 tak, solar termahal. Jadi yang dibayar oleh nelayan itu justru harga termahal," ujar Susi usai menandatangani nota kesepahaman dengan Pertamina di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Susi menilai industri tidak sepantasnya menikmati solar subsidi untuk nelayan. Sebab solar subsidi diberikan pemerintah untuk para nelayan kecil, bukan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial.