Honor Belum Dibayar, Ratusan Anggota Panwaslih Datangi DPRD Kupang

KUPANG, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (11/4/2017) mendatangi kantor DPRD setempat, lantaran hingga saat ini honor mereka belum dibayar.

Mereka mendatangi kantor DPRD Kota Kupang untuk mempertanyakan kendala teknis, terkait sisa honor mereka yang belum dibayar oleh pemerintah Kota Kupang, meski tahapan pilkada serentak 2017 sudah berakhir.

Mereka merupakan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan dan pengawas tempat pemungutan suara.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang Padron Paulus yang menemui para pengawas pemilihan wali kota itu, mengaku tidak mengetahui persis hasil rapat dengar pendapat dengan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Kota Kupang.

"Minta maaf karena waktu itu saya tidak pimpin rapat, karena saya lagi bertugas diluar daerah. Tapi ada teman-teman lain, ada pimpinan pimpinan lain yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat saat itu, dan sudah ada hasilnya. Nanti kalau hasilnya seperti apa, tentu kita bicarakan lagi, karena kami sudah konsultasikan ke pusat,” kata Paulus.

“Jadi bapak ibu semua, saya minta dengan hormat, untuk keluar (dari ruangan) sementara dulu, karena saya masih selesaikan permasalahan satu dengan bapak ibu yang lain dengan permasalahan yang sama,”sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Kota Kupang Germanus Atawuwur menyatakan, pihaknya kecewa dengan pemerintah setempat. Karena menurut dia, rapat dengar pendapat terkait hal ini sudah dilakukan dan hasilnya dana sebesar Rp 500 juta akan segera dicairkan. Namun sampai saat ini belum terealisasi.

"Harus segera dicairkan dana yang dialokasikan pemerintah kota dan DPRD sebesar Rp 500 juta guna membayar honor pengawas TPS, PPL dan Panwas Kecamatan dengan Panwas Kota. Itu tuntutan kami dan kami minta kepada pemerintah kota, harus bayar pada hari Kamis lusa,” ucap Germanus.

Germanus mengatakan, jika dalam satu atau dua hari ke depan dana tersebut belum dicairkan, maka pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.

Ia menganca akan membawa ratusan massa, yang merupakan mantan anggota panwas lapangan untuk menuntut hak mereka yang belum terealisasi.