Pemprov Jateng: Ada 21 Nelayan Jateng Ditangkap Saat Melaut

JEPARA, KOMPAS.com – Sebanyak 21 nelayan dari Kabupaten Batang, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, diduga telah ditangkap aparat keamanan laut saat mereka mencari ikan di wilayah perbatasan.

Jumlah tersebut merupakan yang tercatat sepanjang awal tahun 2017 ini.

“Ada 21 (nelayan) yang ditangkap. Yang terakhir tiga, barusan kemarin. Mereka (yang ditangkap) dari Batang, Pati dan Rembang,” ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Lalu M Syafriadi, seusai berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan Jepara, Kamis (19/1/2017).

Mereka yang ditangkap rata-rata sedang mencari ikan di wilayah perbatasan perairan Pulau Jawa.

Lalu mengatakan, dari 21 yang ditangkap berasal dari 13 kapal di perbatasan perairan Sulawesi Selatan, lima kapal ditangkap di Makassar dan tiga kapal ditangkap di perairan Kalimantan Selatan.

Baca juga: Di Depan Ganjar, Nelayan Pati Mengeluh Sering Ditangkap saat Melaut

Para nelayan tersebut saat ini masih diamankan oleh petugas keamanan laut. Pemerintah pun bertekad untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak keamanan laut baik dari Satgas, polisi air hingga instansi terkait untuk membantu nasib para nelayan.

“Mereka ditangkap karena tidak tahu batas melaut. Mestinya kapal nelayan dilengkapi dengan GPS, sehingga bisa tahu batas-batasnya,” kata Lalu.

Kendati demikian, lanjut Lalu, semua nelayan dari berbagai daerah pada prinsipnya bebas dan diperbolehkan untuk melaut di mana saja. Nelayan asal Jateng diperbolehkan melaut ke daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi. Begitu juga sebaliknya.

“Yang tidak boleh nangkap di sana dibawa pulang ke sini. Kalau melaut di luar daerah, hasil tangkapan dijual di tempat sana, sehingga bisa mengerek perekonomian setempat,” imbuhnya lagi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berjanji akan membantu nelayan terkait keamanan di laut. Ia akan berkomunikasi langsung dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Badan Keamanan Laut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya akan telepon dengan Kapolri dan Kasal agar tidak menangkapi nelayan selama masa transisi. Karena ini bukan hanya wilayahnya Pak Kapolda saja, tapi sudah nasional," imbuhnya.

Sebelumnya, untuk menimalisir penangkapan nelayan, Pemprov mendorong kapal nelayan yang melaut di perairan Jawa dan wilayah perbatasan untuk dilengkapi dengan alat global positioning system (GPS).

Alat itu penting dipasang untuk mengetahui koordinat kapal sehingga tahu batas-batas ketika mencari ikan di wilayah perbatasan.