KPK Kembali Periksa 15 Saksi Kasus Suap Wali Kota Madiun

MADIUN, KOMPAS.com - Usai memeriksa sembilan kontraktor dan kepala Administrasi Pembangunan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Madiun, Sadikun, tim penyidik KPK memeriksa 15 saksi lagi untuk tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Kelima belas saksi yang diperiksa berasal dari kalangan pejabat, swasta dan staf di lingkup Pemkot Madiun.

"Hari ini ada 15 saksi yang dipanggil tim penyidik. Mereka diperiksa di gedung Bhara Makota Polres Madiun Kota di Jalan Pahlawan, Kota Madiun," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2016).

Lima belas saksi itu dimintai keterangannya terkait dugaan suap yang dilakukan tersangka Bambang Irianto.

Kelima belas saksi yang dipanggil di antaranya Camat Kartoharjo Tjatoer Wahyudianto Hidayat dan bendaharanya, Yayuk Mardiastutik Bendahara. Lalu Camat Manguharjo Hidayat dan bendaharanya, Rahmat Ari Setiawan. Selanjutnya, Camat Taman Doris Eko Prasetyo dan bendaharanya, Suprapti.

Baca juga: Diperiksa KPK, Sejumlah Camat Ditanya soal Aset Wali Kota Madiun

Sementara dari pihak swasta antara lain staf administrasi PT Bumi Kedaton Asri Vivin Yulia Chandra, karyawan PT Cahaya Terang Satata Elok Budi Widiastuti dan notaris Muhammamd Ali Fauzi.

Sedangkan staf lingkup Pemkot Madiun yang diperiksa, yakni Kasubag Perangkat Daerah pada Administrasi Pemerintah Umum Kota Madiun Pipit Rachmawati Putri, PNS pada Bidang Sekretariat Dinas PU Kota Madiun Dyah Retno Hertanti dan staf perbendaharaan BPKAD Kota Madiun Anita Kurnia Sari.

Selain itu, Bendahara Adbang 2011-2013 Ariyani dan Bendahara Adbang 2009-2011 Karneli juga ikut diperiksa.

KPK juga memeriksa Purwanto Anggoro Rahayu selaku mantan ketua Panitia Pengadaan Pasar Besar Kota Madiun sekaligus mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun tahun 2011 hingga 2013.

Sekretaris Pemerintah Kota Madiun Maidi dan Kepala BPKAD Agus Purwowidagdo juga terlihat mendatangi tempat pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Sekda Maidi yang dikonfirmasi setelah keluar dari ruang pemeriksaan mengatakan, KPK meminta keterangan terkait pengadaan barang dan jasa serta kegiatan proyek.