Anak-anak "Masyarakat Pinggiran Rel" Ikut Demo ke Kantor Wali Kota

"Udah minta izin sama guru, hari ini aja kami enggak sekolah. Besok masuk kami," kata Gracia Naibaho, siswi kelas III SD, Senin (14/3/2016).

Ketika ditanya apakah sudah makan, dia bersama kawan-kawannya menggeleng sambil tertawa.

"Kami makan nasi bungkus tadi, kenyang. Kakak rekam kami, ya? Biar masuk tivi?" katanya sambil merangkul temannya.

Anak-anak ini datang karena diajak orangtuanya berdemonstrasi menuntut komitmen Pemkot Medan untuk merelokasi seluruh masyarakat pinggiran rel secara tertulis dan legal. Mereka juga menolak keterlibatan TNI, Polri dan Satpol PP yang melakukan intimidasi kepada masyarakat.

"Kami menuntut tindakan kongkret DPRD Medan yang katanya memperjuangkan aspirasi kami, masyarakat pinggiran rel yang menjadi korban-korban pembangunan," kata koordinator aksi dalam orasinya.

Massa mendatangi kantor Wali Kota Medan gara-gara rencana pembangunan rel kereta api ganda (double track) sepanjang Stasiun Kereta Api Medan sampai Belawan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Masyarakat pinggiran rel yang sudah tinggal sejak puluhan tahun lalu itu harus digusur. Sebanyak 673 keluarga akan kehilangan rumahnya. Ribuan warga hilang pekerjaan dan ratusan anak-anak terganggu pendidikannya.

PT KAI dianggap sewenang-wenang melakukan penggusuran tanpa solusi. Hanya memberi uang sebesar Rp 1.500.000 sebagai upah membongkar bangunan warga.

Perjuangan FK - MPR sampai pada audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berulang kali namun belum menemukan titik terang. Massa menilai Pemkot Medan tutup mata dan sengaja membuat nasib masyarakat terkatung-katung.

Tepat pukul 13.00 WIB, anak-anak dipulangkan, sedangkan para orangtua masih bertahan di depan kantor wali kota menunggu perwakilan mereka yang sedang berembuk di dalam.