Kementerian LH: Hutan yang Dikelola Masyarakat Minim Titik Api

"Selama peristiwa kabut asap terbukti titik api dari kawasan hutan yang dikelola masyarakat paling minim. Paling banyak titik api berasal dari hutan yang dikelola oleh perusahaan," kata Wiratno dalam Workshop Konsultasi Publik Peta Arahan Areal Kelola Kawasan Perhutanan Sosial di Bengkulu, Rabu (4/11/2015).

Dia menyebutkan, pada prinsipnya masyarakat justru lebih memahami bagaimana mengelola hutan secara bijak dan arif.

Dia menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014 hingga 2015, negara akan mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk masyarakat dengan berbagai skema.

"Skema tersebut di antaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan lainnya," kata Wiratno.

Langkah ini diambil sebagai bentuk resolusi konflik agraria yang banyak dialami oleh masyarakat. Hutan seluas 12,7 juta hektar itu, lanjut dia, diusulkan oleh banyak pihak, di antaranya wilayah adat yang diusulkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), JKPP, KPSHK, dan beberapa kelompok gerakan sipil lainnya.

Di Bengkulu, target perhutanan sosial seluas 119.661 hektar, Riau 862.331 hektar, Jambi 303.000 hektar, dan Sumsel 258.000 hektar. Realisasi program ini selain dipimpin oleh Dinas Kehutanan juga dikawal oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Risman Sipayung, menyebutkan, keberhasilan program perhutanan sosial telah terlihat di Bengkulu.

"Di Bengkulu, program ini telah terlihat membawa manfaat bagi masyarakat yang telah mengakses hutan dalam peningkatan perekonomian," kata Risman.