Sinabung Meletus Terus, Pengungsi Resah, Ketiadaan BPBD Karo Disoal

Penolakan terhadap Kena terjadi pada Minggu (3/11/2013). Kena tak terlihat lagi ke lokasi pengungsian, sekalipun ada pejabat datang, seperti saat Menko Kesra Agung Laksono bertandang ke pengungsian, Minggu (17/11/2013).

Kena adalah bupati yang berasal dari Partai Demokrat. Ketika bertemu pengungsi, Kena bukan menanyakan kondisi warga melainkan bertanya apakah warga mengenal dirinya.

Warga pun gerah dan serentak menjawab tidak mengenal dia. "Kami usir dia secara halus," ujar Tarigan, warga Sukameriah, Minggu (24/11/2013).

Tarigan mengatakan, dia dan banyak warga lain menyesal karena dahulu memilih Kena. Menurut dia, Kena yang dulu didoakan warga agar bisa menang pilkada, ternyata tak punya jiwa pengasih.

"Nggak ada sumbangannya sama sekali. Harusnya kan Bupati memberikan sumbangan. Tapi apa yang diberikan sangat tidak layak," ujar Tarigan. Kena, kata dia, hanya menyumbangkan 10 karung beras Bulog untuk 400 pengungsi di GBKP Payung, yang hanya cukup untuk tiga hari.

"Masak bupati hanya memberikan beras 10 sak," ujar Tarigan sembari mengeleng-gelengkan kepala. Di Kutambaru, lanjut dia, Kena juga cuma memberikan saus dan kecap kepada pengungsi di sana.

Padahal, kata Tarigan, Kena adalah orang kaya dan punya banyak SPBU di Jambi. "Tidak ada satu pun orang yang sayang sama dia," ujar pria yang telah dua bulan ada di pengungsian ini.

"(Sementara), banyak warga Karo dari Jakarta dan daerah lain yang kasih sumbangan. Dia bupati tapi kasih sumbangan cuma sedikit," papar Tarigan.

Tak punya BPBD

Penilaian senada seperti yang diungkapkan Tarigan disampaikan pula oleh mantan kompetitor Kena saat pilkada, Siti Aminah Peranginangin. Anggota DPRD Karo ini menilai Bupati tak peduli dengan bencana yang menimpa warganya.

Ketidakpedulian itu, sebut Siti, terlihat dari belum adanya BPBD Karo. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Karo ini mengatakan, ibarat ayah, Kena seharusnya mengayomi warga yang adalah anaknya.

"Kalau bapak, dia akan hadir saat anaknya sakit. Bukan malah tidak berbuat apa-apa," ujar Siti dengan nada tinggi. Dia pun mengecam ketidakhadiran Kena saat ada kunjungan Menteri Pertanian dan Menko Kesra. 

Siti mengatakan, anggota DPRD Karo sudah berkali-kali memanggil bupati dan memberikan pandangan fraksi masing-masing mengenai pentingnya pembentukan BPBD  Karo. Namun, ujar dia, sampai sekarang rekomendasi itu tak juga direalisasikan.

Menurut Siti, tidak diketahui alasan bupati tak juga membentuk BPBD Karo. "Mungkin karena dia enggak bakal jadi ketua, makanya dia enggak mau. Tanyakan langsung aja sama dia lah."

Harison Sitepu, Ketua Fraksi PAN DPRD Karo, mengakui bahwa Karo terlambat membentuk BPBD dibandingkan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara. "Kalau saya tidak salah, di Sumut hanya ada dua Kabupaten yang belum memiliki BPBD, yakni Karo dan Sergai."

Pekan lalu, kata Harison, pimpinan frkasi, komisi, dan DPRD Karo telah menggelar rapat pembentukan BPBD. ''Saat ini bencana di Karo telah ditangani BPBD Sumut dan berjalan baik, namun alangkah sempurnanya bila Karo yang meng-handle-nya."