Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinabung Meletus Terus, Pengungsi Resah, Ketiadaan BPBD Karo Disoal

Kompas.com - 25/11/2013, 06:58 WIB

Bila Karo memiliki BPBD, ujar Harison, penyelamatan dan keluhan masyarakat akan lebih cepat tertangani. Menurut dia, pengambilan keputusan untuk penanganan bencana pun bisa lebih cepat. "Kalau saat ini kita harus selalu mengkomunikasikannya dengan Pemprov Sumut sehingga agak lambat."

Bila ada BPBD, lanjut Harison, akan didapat pula fasilitas dari pemerintah, mulai dari anggaran, kendaraan, hingga tim yang dapat bekerja cepat. Harapannya, pengungsi pun tertangani lebih baik. "Sekarang ini pengungsi kan ada di mana-mana. Di gereja, masjid, jambur. Semuanya tersebar. Kalau punya BPBD, pengungsi akan lebih merasa nyaman dan aman."

Sementara Frans Dante Ginting, Ketua Fraksi Golkar DPRD Karo, lebih menekankan keprihatinan tentang kondisi pengungsi. ''Warga sudah mulai tidak bergairah karena sudah mengungsi cukup lama. Pengungsi sudah lesu. Sudah empat bulan mengungsi."

Meski demikian, Frans juga sependapat bila seharusnya Karo punya BPBD. "Apalagi daerah rawan bencana seperti Karo," kata dia. Dengan ada BPBD, ujar dia, sosialisasi untuk warga dalam menghadapi bencana juga bisa dilakukan lebih gencar. "Harusnya sudah dibekali. Yang ada saat ini hanya sekadar saja," kata Frans.

Ketika dikonfirmasi, Kena mengatakan, telah menandatangani persetujuan pembentukan BPBD seperti yang diminta para anggota DPRD Karo. "Minggu lewat sudah saya tanda tangani," ujar dia saat dihubungi melalui telepon.

Kena Ukur mengaku tidak ada kendala apa pun yang membuatnya tidak langsung menandatangani usulan pembentukan BPBD sejak 2010. "Kan dulu kan bukan saya bupatinya. Silakan tanya pejabat yang dulu."

Namun, Kena mengakui dia tak buru-buru membentuk BPBD karena selama ini tanah Karo menurut dia kondusif. "Saya baru terpikir membentuknya (sekarang). Selama ini tidak terpikir."

Kena menolak membahas pernyataan dari para anggota DPRD Karo yang memojokkannya. "Tolong jangan kami diadu domba. Saya menjawab pertanyaan Anda. Bukan mau menjelaskan pernyataan mereka." Dia juga menolak pernyataannya disandingkan dengan komentar para anggota dewan. "Saya pejabat biasa dihujat. Tapi kalau mereka jangan dihujat."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com