Demo Antikorupsi di Kejati Sultra Ricuh

Para pengunjuk rasa merasa tertipu karena tak diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Andi Abdul Karim. "Keluar saja, percuma kalau kita hanya diterima humas, sementara yang memutuskan adalah Kajati. Sudah berkali-kali kita aksi di Kejati, belum pernah kita ketemu langsung dengan Kajati," teriak Safar, salah seorang demonstran di depan ruangan Humas Kejati Sultra, Senin (18/11/2013).

Merasa dibohongi, seorang pengunjuk rasa menendang pintu kaca gedung Kejati Sultra, sehingga memancing emosi Baharuddin, humas dan staf Kejati. Mereka kemudian adu mulut dan nyaris saling serang. Beruntung petugas kepolisian yang mengawal aksi tersebut berhasil melerai kedua belah pihak.

"Kenapa harus tendang pintu, kalian sudah difasilitasi dengan baik-baik di sini," tegas Baharuddin.

Massa kemudian bergabung dengan para pengunjuk rasa lainnya di pintu gerbang Kejati Sultra. Tak lama berselang, kericuhan kembali pecah saat empat orang demonstran diterima kepala Kejaksaan Tinggi Sultra. Seorang pendemo kembali bentrok dengan staf Kejati, namun bisa dilerai polisi.

Dih adapan empat perwakilan demonstran, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Andi Abdul Karim mengatakan, pihaknya tetap serius mengusut dugaan korupsi tanpa pandang bulu. "Saya sudah terbitkan surat perintah penyelidikan untuk perkara dugaan korupsi, yang telah teman-teman laporkan. Tetapi tolong dipahami, perkara ini tidak bisa secepat ditindaklanjuti karena harus harus mengumpulkan data," tegasnya.

Dalam laporan dugaan korupsi Bupati Konawe Utara, kata Karim, pihaknya telah memeriksa beberapa orang saksi. Setelah mendengar penjelasan Kajati Sultra, massa membubarkan diri kemudian bergerak menuju gedung DPRD Sultra.

Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi, Herman mendesak kejati Sultra untuk segera memeriksa Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman karena terlibat kasus korupsi pada pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara mulai tahap satu dan tahap dua.

"Indikasi korupsi berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI dan dugaan penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2008, yang kami duga dilakukan oleh Bupati Konawe Utara. Kejati juga harus mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pasca-Pilkada tahun 2010 sampai sekarang," ungkap Herman.

Dalam temuan PPATK, lanjut Herman, tercatat sejumlah transaksi keuangan yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening keluarga Bupati pada Pilkada tahun 2010. "Alokasi APBD tahun 2013 dari Rp 128 miliar lebih, ada Rp 56 miliar diperuntukkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Konawe Utara yang juga anak kandung Bupati, AS Ruslan," tutup Herman.