Pejabat "Nonjob" Kolaka Ambil Alih Bekas Kantor Mereka

Seusai apel, mereka melanjutkan konvoi dengan berjalan kaki ke sejumlah ruangan guna memberitahukan kepada pejabat baru kalau mereka ini masih tercatat secara resmi sebagai pejabat di dinas pemerintah.

Misalnya, mantan kepala BKD Kolaka Ruhaedin, yang memimpin para PNS nonjob, mengatakan dirinya masih memimpin karyawan di kantor tersebut berdasarkan keputusan surat rahasia Menteri Dalam Negeri.

“Ini bukan tindakan yang bodoh dan tidak mendasar. Alasan kami kuat untuk kembali berkantor. Saya dan teman-teman yang lain bertekad kuat memperjuangkan hak-hak kami yang diambil. Surat rahasia Mendagri itu jelas kalau SK para pejabat baru ini tidak sah. Maka dari itu kami terhitung masih sah untuk berkantor dan kembali ke jabatan masing-masing,” beber Ruhaedin, Senin (19/8/2013).

Dia juga menargetkan hari ini semua pejabat nonjob akan kembali berkantor. "Kami ini PNS yang digaji oleh negara dan seharusnya Plt Bupati ini bersikap tegas," tandasnya.

Ruhaedin mengatakan, awalnya dia dan rekan-rekannya hendak menemui pelaksana tugas Bupati dan Sekda, tapi mereka tidak ada di tempat.

"Kami ingin menjelaskan kalau kami ini masih resmi. Tapi walaupun tanpa dia kami akan tetap menjabat kembali ke posisi semula,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gerhana Hasan mengatakan akan siap melepaskan jabatannya apabila ada perintah dari plt Bupati Kolaka.

“Saya sebagai pejabat baru siap saja selagi itu ada perintah dari atasan. Kalau memang pejabat lama ingin kembali ke kantor ini silakan saya tidak keberatan,” katanya dengan singkat.

Sambil bergerombol, para PNS nonjob ini mengantar rekan-rekan mereka satu persatu ke bekas kantor mereka untuk menduduki jabatan kambali. Meskipun tidak ada keributan yang berarti, namun terlihat sejumlah polisi mengawal aksi para pejabat nonjob untuk mencegah terjadinya bentrokan antar-PNS.

Aksi ini memang sudah terjadi secara beruntun di Kolaka sejak beberapa minggu terakhir. Pemicunya adalah mutasi besar-besaran oleh Plt Bupati Kolaka yang kemudian dianulir oleh surat rahasia Mendagri yang bocor ke publik. Petikan dalam surat rahasia Mendagri Nomor X.700/105/SJ adalah SK mutasi yang terbit pada 24 April dan 26 April, dinyatakan tidak sah.

Atas dasar surat rahasia Mendagri itulah para pejabat nonjob ini ngotot ingin menduduki jabatan lama mereka kembali.