Soal Surat Bocor, Plt Bupati Kolaka Akan Jawab Mendagri

Sekretaris Daerah Kolaka Poitu Murtopo mengatakan, jawaban tertulis itu diberikan menyusul bocornya surat bersifat rahasia dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Plt Bupati Kolaka agar segera menyelesaikan masalah pelantikan dan mutasi jabatan yang dinilai melanggar aturan dan tidak sah.

"Untuk masalah surat bersifat rahasia dari Mendagri itu Plt Bupati akan memberikan jawaban. Jawaban yang akan diberikan sifatnya tertulis, dan secara langsung akan disampaikan oleh Pak Amir Sahaka. Pak Amir akan ketemu langsung dengan Mendagri. Ini yang akan saya luruskan bahwa tidak serta merta dengan surat itu proses mutasi kemarin dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Kita tunggu dululah hasil pertemuan antara Mendagri dan Plt Bupati Kolaka," kata Poitu yang ditemui Kompas.com di rumah dinasnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/8/2013).

Dia menambahkan bahwa Plt Bupati berkewajiban memberikan jawaban kepada Mendagri. "Jadi bukan masalah sahnya surat itu atau tidak. Surat ini kan ditandatangani langsung oleh Mendagri jadi sesegera mungkin Plt Bupati memberikan jawaban. Ini yang sementara dilakukan. Saya rasa kita sama-sama mencermati masalah ini. Yang jelasnya kita sudah respons," ucapnya.

Sementara itu, puluhan PNS yang nonjob kembali mendatangi Komisi I DPRD Kolaka guna menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Aspirasinya kami terima dan akan kita perjuangkan. Dalam waktu dekat pihak terkait akan kita panggil untuk menjawab masalah ini," kata anggota Komisi I DPRD Kolaka, Suardi Pato.

Sebelumnya diberitakan, surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 2 Agustus 2013 yang bersifat rahasia bocor ke publik serta menjadi perbincangan di Kolaka.

Surat bernomor X.700/105/SJ itu tentang Lampiran Hasil Permintaan Keterangan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Plt Bupati Kolaka. Dalam surat rahasia itu dikatakan bahwa seluruh SK mutasi Plt Bupati Kolaka tidak sah.