SEMARANG, KOMPAS.com - Kemiskinan di wilayah Jawa Tengah, terutama di 15 kabupaten dan kota tergolong masih tinggi. Hal itu diakui oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Di depan para kepala daerah terpilih, Ganjar mengungkapkan sulitnya mengatasi masalah kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Jateng mencapai 13,9 persen lebih tinggi dari angka nasional.
"Entah salah taktik, salah rumus, atau salah pengambilan kebijakan mengapa kebijakan penanggulangan kemiskinan itu kok tergopoh-gopoh," kata Ganjar, di sela melantik empat kepala daerah di kompleks gubernur Jateng, Senin (22/5/2017).
Ganjar mengatakan, angka penanggulangan kemiskinan memang menurun, namun tidak secara signifikan. Kesulitan terbesar, sambung dia, data kemiskinan sulit dieksekusi di lapangan.
"Data kemiskinan tidak mudah dieksekusi. Lalu saya bertanya, apa kebijakan penganggaran, pelaksana apakah cukup tepat? Lalu anggaran dari negara apa cukup menyelesaikan kemiskinan. Hipotesis saya tidak cukup," ujarnya.
(Baca juga: Ganjar Sebut Angka Kemiskinan di Jateng Turun, tetapi Lambat)
Karena itu, masalah kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Penanganan kemiskinan juga pelru melibatkan pihak ketiga, perusahaan, serta instansi lainnya.
"Maka saya tadi ke Ambarawa tadi upacara dorong menggunakan dana CSR membangun rumah tidak layak huni, tadi prioritas pejuang veteran," imbuhnya.
Untuk mengatasi kemiskinan, Ganjar mengusulkan agar dilakukan arisan kebijakan. Lantas bagaimana caranya?
"Temen kabupaten kota fokus saja pada kondisi daerah miskin. Data sudah ada, ada 15 daerah yang butuh perhatian. Kota relatif menengah dan agak aman," tuturnya.
(Baca juga: Marwan Jafar Sebut Ganjar Hanya Pencitraan Atasi Kemiskinan di Jateng)
Sementara bagi daerah kabupaten, pola arisan kebijakan dilakukan dengan menggandeng para kepala desa, karena kades yang tahu siapa warganya yang miskin.
"Ini push betul, data kemiskinan sudah diberikan. Saya ingin bupati coba komunikasi dengan kades, mereka tahu warganya paling miskin, tingggal dibandingkan dengan data dari Kemensos untuk mengukur," ucapnya.
Empat kepala daerah terpilih yang dilantik juga diberi tugas mengatasi soal kemiskinan. Empat kepala daerah yang dilantik yaitu Kabupaten Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara.