PP Otda: Peni Suparto Gagal Memimpin Kota Malang

Peni dinilai gagal memimpin Kota Malang dan tidak menjalankan program sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Tanggapan LKPJ versi PP Otoda UB Malang itu, disampaikan oleh Solehuddin, Ketua tim kajian PP Otoda, Rabu (11/7/2013). Menurutnya, dari hasil advokasi dan analisis PP Otoda, sejak Peni Suparto menjabat Wali Kota Malang (2008-2013), ada enam program yang tidak dijalankan. Pertama, beber Solehuddin, bidang pendidikan.

"Jumlah angka buta huruf di Kota Malang masih mencapai 17 ribu jiwa. Hal itu sesuai dengan data BPS tahun 2012. Sangat ironis, karena Kota Malang sebagai kota pendidikan. Masih banyak pungutan liar kepada peserta didik," katanya.

Pendidikan murah hampir tidak terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. "Guru saja tak lepas dari pungutan liar. Proses sertifikasi masih ada pungli. Pendidikan nonformal nyaris tak diperhatikan," tegasnya.

Kegagalan kedua Peni Suparto, jelasnya, adalah soal pelayanan publik yang masih buruk. Karena tidak adan mekanisme pengaduan dan penindakan yang jelas terhadap setiap pengaduan dari masyarakat. "Pengurusan perizinan masih carut marut," katanya.

Selanjutnya adalah tata kota. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern dan pemukiman menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. "Warga Malang dibuat hidup tidak nyaman, seperti kasus pembangunan mal yang ditolak masyarakat, tetapi tetap dibangun," katanya.

Banjir, katanya, masih sering menimpa Kota Malang. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya pengelolaan tata kota yang berkelanjutan. "Kota Malang setiap musim hujan selalu dihantui banjir," akunya.

Kegagalan lain Peni lainnya dalam memimpin Malang, lanjut Solehuddin, adalah pembangunan pariwisata yang tidak jelas. Kota Malang hanya menjadi persinggahan bagi wisatawan. "Kota Malang sampai saat ini tidak memiliki landmark wisata Kota Malang. Banyak tempat sejarah yang sudah hilang," katanya.

Di bidang kesehatan pun, Solehuddin menganggap Peni gagal dalam menambah jumlah tim medis. Pemkot Malang akan menambah 80 tenaga medis dan 270 tenaga medis ahli gizi, namun rencana itu tidak terealisasi. "Hanya janji semata," tegasnya.

Terakhir, tambah Solehuddin, Peni Suparto gagal merealisasikan Kota Malang sebagai kota layak anak. "Kegagalan itu terbukti, Kota Malang sampai kini belum memiliki peraturan daerah yang melindungi ibu dan anak. Akibatnya, jumlah kematian ibu dan anak masih cukup tinggi, karena memang masih belum ada Perdanya," katanya.