RSUD Nunukan Kolaps, Bupati Mengaku Sudah Kerap Tawarkan Solusi, tapi Dirut Terus Menolak

NUNUKAN, KOMPAS.com – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, mengaku, sudah lama tahu permasalahan RSUD Nunukan yang banyak utang, sampai nyaris bangkrut di tahun ini.

Kondisi yang terjadi sejak 2021 tersebut, membuat kinerja Dewan Pengawas Anggaran BLUD RSUD Nunukan, yang terdiri dari Asisten I Setkab Nunukan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjadi sorotan.

"Saya tidak tahu dari Dirut RSUD Nunukan melapor ke Dewas seperti apa. Tapi, yang terjadi di rumah sakit, sebenarnya sudah kita ketahui sejak lama," kata Laura, saat ditemui, Senin (24/6/2024).

Laura mengatakan, Pemkab Nunukan sudah beberapa kali menawarkan bantuan dan solusi agar RSUD segera mentas dari utang yang menumpuk.

Baca juga: Jurus Pemda Selamatkan RSUD Nunukan agar Tak Kolaps, Kucurkan Dana dari BTT dan APBD Perubahan

Namun, Dirut RSUD saat itu, kata Laura, selalu mengatakan mampu untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kendati menjawab mampu mengatasi permasalahan utang, nyatanya nominal utang bukannya terselesaikan, melainkan kian menumpuk, sampai akhirnya di-blacklist oleh sejumlah vendor obat.

"Saya mengambil kebijakan untuk mengganti Dirut RSUD Nunukan. Tapi, tentu harus ada audit dan sebagainya, sehingga mencuatlah masalah ini. Kita sangat menyesalkan mengapa persoalan ini tidak diselesaikan dari dulu dulu," imbuh dia.

Laura menegaskan, persoalan pengelolaan BLUD Nunukan menjadi urusan internal RSUD, sehingga Pemerintah Daerah tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan tersebut.

Pemkab Nunukan hanya melakukan pengawasan, memberikan saran dan masukan.

"Dari dulu, Direktur RSUD Nunukan sudah kita tawarkan (bantuan anggaran). Tapi, beliau tidak mau. Jadi kan susah juga. Kita menawarkan solusi A, B, C, dan sebagainya, tapi tidak mau ditindaklanjuti, sampai mencuatlah kasusnya sekarang," kata Laura.

Laura menegaskan, Pemkab Nunukan sudah meminta bagian anggaran untuk menjadikan urusan RSUD Nunukan sebagai skala prioritas dan urgen.

Terlebih, urusan ini sudah menjadi perhatian pusat, di mana Kemendagri sudah meminta penyelesaikan masalah, dengan mengalokasikan sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 6,5 miliar, dan menggeser anggaran APBD Perubahan 2024, dengan asumsi Rp 19 miliar.

"Saya sudah perintahkan pelunasan utang RSUD Nunukan tahun ini juga. Kita sudah alokasikan sper anggaran BTT yang Rp 15 miliar, yang peruntukannya untuk penanggulangan bencana banjir tahunan di pelosok perbatasan RI Malaysia. Sekitar Rp 6,5 miliar untuk RSUD. Dan anggaran perubahan 2024 nanti untuk pelunasannya," tegas dia.

Baca juga: Tambal Utang RSUD Nunukan, Pemda Nunukan Gelontorkan Rp 25 Miliar

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Miskia mengatakan, kondisi RSUD di ambang kebangkrutan.

Dia mengungkap, periode Mei 2024 kas RSUD sudah kosong. Imbasnya, tagihan operasional rutin, seperti, air, listrik, dan oksigen, tidak terbayar.

“Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat,” ungkap Miskia.

Merujuk catatan keuangan, RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021, sekitar Rp 42.287.779.060.