Jurus Pemda Selamatkan RSUD Nunukan agar Tak Kolaps, Kucurkan Dana dari BTT dan APBD Perubahan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan putar otak untuk menyelesaikan persoalan keuangan di RSUD Nunukan. Diketahui, Pemkab Nunukan akan menggelontorkan anggaran Rp 25 miliar untuk menutup utang RSUD Nunukan. 

Anggaran Rp 25,5 miliar itu berasal dari belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 6,5 miliar. Lalu alokasi di APBD perubahan dengan asumsi 19 miliar. 

Penggunaan BTT untuk menutup utang RSUD Nunukan tersebut berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Tambal Utang RSUD Nunukan, Pemda Nunukan Gelontorkan Rp 25 Miliar

Berita soal kolapsnya RSUD Nunukan yang viral di media massa membuat Kemendagri menghubungi Pemkab Nunukan. 

‘’Adanya kebijakan pergeseran BTT untuk bayar utang RSUD ke vendor, setelah Pemkab dan managemen RSUD Nunukan melakukan zoom meeting dengan Kemendagri,’’ujar Plt Direktur RSUD Nunukan, Muhammad Shaleh, ditemui, Kamis (20/6/2024).

Dia mengatakan dana dari BTT bisa dicairkan jika dalam keadaan darurat bencana. Selain itu anggaran BTT juga bisa digunakan jika dalam keadaan mendesak dan berpengaruh luas bagi sosial ekonomi sebuah daerah.

Kondisi keuangan RSUD Nunukan yang dinilai mendesak pun masuk kriteria untuk mendapatkan BTT. Dia menjelaskan, RSUD Nunukan harus membayar semua tagihan utang di tahun 2024 pada tanggal 20 Juni. 

Tagihan utang medio Januari hingga Juni 2024 itu berupa obat, listrik PLN, air bersih PDAM, oksigen, Jaspel, dan banyak tunggakan lain. Asumsi total tagihan sekitar Rp 17 miliar. Dengan demikian butuh solusi cepat. 

‘’Dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang membawahi bidang BLUD (badan layanan umum daerah) di Kemendagri menyarankan untuk menggunakan BTT dengan klasifikasi mendesak. Jadi memang BTT hanya bisa keluar saat ada kondisi darurat kebencanaan dan mendesak. Nunukan masuk kategori mendesak itu,’’jelasnya.

Pihaknya pun sudah bersurat ke sejumlah instansi terkait pembayaran tagihan tersebut. Salah satunya ke PLN. 

‘’Bermohon kebijakan karena kondisi kita yang terpuruk. Kita sangat berharap pergeseran BTT secepatnya. Meski belum bisa menyelesaikan total utang 2024, setidaknya kami bisa bernafas sedikit lega, karena terbayar sebagian,’’ kata Shaleh.

Terkait anggaran di APBD Perubahan senilai Rp 19 miliar, Shaleh mengatakan akan digunakan untuk membayar utang RSUD Nunukan periode 2021 hingga 2023. 

Sementara itu, untuk mengatasi kebutuhan obat pasien, RSUD Nunukan menjalin jejaring kemitraan dengan dua apotek swasta. Selain itu, pihak Kimia Farma juga sudah mengatakan bersedia menjadi mitra RSUD Nunukan dan tinggal menunggu persetujuan dari kantor pusat.

‘’Alhamdulillah nanti ada tiga apotek yang menjadi mitra RSUD dalam suplai kebutuhan obat. Semua klaim, selama obat yang diambil pasien adalah obat yang ditanggung BPJS, tagihannya menjadi tanggungan RSUD,’’jelasnya.

Shaleh mengatakan, salah satu pekerjaan rumah bagi managemen RSUD Nunukan adalah, mengembalikan kepercayaan vendor obat agar mau bekerja sama dalam waktu lama.