Kisah Relawan Tagana Sumbawa, 14 Tahun Berada di Garda Depan Bencana Tanpa Asuransi

Ia menjelaskan sudah sering membawa permasalahan ini ke Pemda dan dengar pendapat di DPRD tapi tak kunjung ada hasil.

“Kami pernah dapat insentif Rp.1 juta dari ketua DPRD Sumbawa tapi sekarang tak ada lagi,” jelas Dedi.

“Kami dijanjikan terus akan didirikan markas, tapi hingga kini tidak terealisasi. Ketika terjadi bencana, siapa yang bantu garda depan, kami itu tugasnya. Tapi nasib kami semakin tidak jelas,” imbuhnya.

“Seharusnya ada dana melekat yang bisa kami kelola sendiri. Kami minder dengan kabupaten/kota lain yang didukung penuh pemda. Banyak banget hal yang ingin kami sampaikan, semua jalan sudah saya lakukan,” beber Dedi.

Baca juga: Razia Usai Libur Lebaran, Dinsos Jaksel Jaring Seorang Gelandangan

Bahkan seharusnya tagana bisa diangkat sebagai PPPK. Namun, ia sadar ini adalah masa transisi pasca pileg dan pilkada karena anggaran minim di Dinas. RKA melekat di Dinas.

Ia berharap kepada pemerintah kembalikan insentif agar ada piket, pelatihan, sosialisasi dan jambore tahunan untuk peningkatan kapasitas tagana.

Menurutnya, pada 2024 ini tagana Sumbawa tidak bisa berangkat jambore di Kabupaten Bima karena tidak ada anggaran. Padahal Sumbawa selalu juara untuk lomba dapur umum, ketangkasan, penyelamatan, bongkar pasang tenda dan lainnya.

Kalau ada bencana, kami hanya back up dapur umum. Kalau lama, dapur umum karena ajukan dulu RAB. Kalau dulu mobil kami langsung di lokasi. Tapi sekarang tidak bisa.

“Kami berharap bisa diberdayakan. Kami bisa cari pendonor tapi apa tidak malu pemda. Karena kita wakil kemensos melekat di daerah. Berdayakan kami seperti dulu. Kami bernaung di bawah Dinas Sosial. Hanya insidentil kami sekarang, ada jika dibutuhkan. Semakin tidak jelas, nasib kami. Kalau seperti itu kembalikan saja kami ke Kemensos hapus saja ketentuan undang-undang bahwa kami aset daerah,” pungkasnya.

Baca juga: Kisah Relawan Bencana Dompet Dhuafa, Awalnya Coba-coba Jadi Keterusan

Kepala Dinas Sosial dikonfirmasi melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Sumbawa Syarifah mengatakan anggaran daerah sedang defisit pasca Covid 19 dan pemilu 2024.

Bahkan, menurutnya jika sewaktu-waktu terjadi bencana lumbung daerah sekarang kosong.

Tidak ada stok bahan makanan siap saji, baju dan lain-lain untuk bantuan bagi warga terdampak bencana.

“Saya juga dengar keluhan teman-teman tagana. Tapi saya tidak punya kebijakan apapun. Tidak ada anggaran, bahkan saat dirikan dapur umum banjir Maret kemarin anggaran baru diajukan saat sudah terjadi bencana dan dibantu juga dari BPBD. Itulah kenapa kita sering terlambat dirikan dapur umum,” kata Syarifah saat ditemui Selasa (30/4/2024).

Menurutnya, tali asih dari Kemensos untuk tagana langsung masuk via rekening masing-masing anggota.

“Saya juga tidak tahu berapa nominal itu. Tapi cair per 3 bulan sekali,” sebut Syarifah.

Sementara, untuk BPJS ketenagakerjaan sudah didata, tetapi yang mendapatkan adalah anggota tagana terdata di DTKS jika tidak, maka tak dapat.

“Saya juga sudah membantu bersuara ke Bappeda, DPKAD serta DPRD tetapi insentif bagi tagana hilang dari daerah pasca Covid 19,” terangnya.