Rentetan Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh

Para pengungsi ini sebelumnya telah ditolak berlabuh di wilayah Kecamatan Jangka, Bireuen dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Dari rekaman video yang diterima BBC News Indonesia, beberapa warga bahkan mengancam untuk memukul mereka.

Pemda Bireuen: menunggu keputusan Presiden

Di sela-sela para pengungsi, dan warga lokal yang berkumpul, Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan tiba lokasi para pengungsi.

Usai menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, Aulia mengatakan belum bisa mengambil kebijakan atas nasib para pengungsi tersebut, seperti memindahkan mereka ke tempat yang lebih laik.

“Belum ada [keputusan]. Saya tampung aspirasi, saya laporkan ke kementerian, lalu bawa ke sidang kabinet. Lalu presiden memutuskan, baru kita dengar apa kebijakan negara karena ini kewenangan negara, bukan kewenangan bupati atau gubernur,“ ujar Aulia.

Sementara itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, mengatakan, pihaknya berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi. Selain itu, terus berkoordinasi dengan pihak otoritas, masyarakat setempat, dan mitra kerja dalam upaya mencari tempat penampungan yang baik dan sesuai terhaadap kebutuhan para pengungsi.

Baca juga: Warga Juga Kesulitan Ekonomi, Tak Mampu Menampung Ratusan Pengungsi Rohingya

Berdasarkan data UNHCR, terdapat 194 pengungsi dan 147 pengungsi yang tiba di Pidie pada 14 dan 15 November 2023.

Kemudian, pada 19 November, pengungsi Rohingya kembali tiba di tiga titik dengan jumlah sekitar 530 orang di Pidie, Bireuen, dan Aceh Timur.

Total hampir 900 pengungsi Rohingya yang tiba dalam sepekan terakhir di Aceh.

"Bayar 100.000 uang Bangladesh per orang"

KOMPAS.COM/DASPRIANI Y. ZAMZAMI/HO Ratusan Pengngsi Rohingya terlihat mendarat di bibir Pantai kalee, GamPong Blang Raya, Kecamatan Muara tiga, Kabuaten Pidie, Selasa (14/11/2023).

Seorang pengungsi yang fasih berbahasa Indonesia, Imam Husen, bercerita dia berada 16 hari di lautan.

“Enam hari ada makan dan air, lalu 10 hari air saja… Sampai sini [wilayah Indonesia], [kapten kapal] cakap ini Indonesia. You orang turun. Dia naik boat, sudah balik. Kita orang turun,” ujar Imam kepada wartawan Rudi Hermawan di lokasi yang melaporkan kepada BBC News Indonesia.

Imam menambahkan, dia dan para pengungsi lain bertolak dari Bangladesh dengan membayar “sekitar 100.000 uang Bangladesh [sekitar Rp13,9 juta] per orang, [anak] kecil tak,” ujarnya.

Baca juga: Warga Juga Kesulitan Ekonomi, Tak Mampu Menampung Ratusan Pengungsi Rohingya

Berbeda dengan yang terjadi di Bireuen, seorang tokoh masyarakat di desa ini, Tengku Abdul Wahab mengatakan bahwa warga akan melindungi para pengungsi tersebut.

“Tidak layak sekali kalau kita dorong mereka ke laut, nyawa mereka tidak terjaga. Nanti kalau mereka meninggal dunia gara-gara kita, masyarakat, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Walau demikian Wahab memandang bahwa lokasi para pengungsi saat ini tidak laik dan meminta pemerintah untuk memindahkan mereka ke tempat penampungan.

"Pemerintah pusat harus segera ambil alih"

KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Sebanyak 36 warga Rohingya mendarat di pinggir pantai Desa Matang Pasi, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Senin (16/10/2023).

“Pemerintah pusat harus segera ambil alih guna menghindari konflik sosial di masyarakat, karena ketika masyarakat menolak itu akan berdampak pada tindakan-tindakan yang tidak tahu apa yang akan dilakukan masyarakat,“ katanya.

Khairil mencatat setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan masyarakat menolak keberadaan para pengungsi.

“Pertama, mereka hilang entah ke mana ketika sudah ditampung. Kedua ada masyarakat yang pernah dipidana saat bantu perbaiki boat di Aceh Timur, sehingga masyarakat sudah pesimis menolong karena ada konteks hukum yang tidak clear,“ ujarnya.

Baca juga: Kisah di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh, yang Mendarat Siap Angkat Kaki Lagi

Untuk itu, Khairil meminta kepada pemerintah pusat mengeluarkan aturan tentang petunjuk teknis bagi pemda dalam menyelesaikan pengungsi Rohignya.

“Kalau pemerintah pusat tidak mengeluarkan aturan teknis, pemda tidak bisa mengambil tindakan apapun. Akibatnya, muncul potensi konflik sosial di masyarakat,“ katanya.

Menanggapi itu, Plt Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenkopolhkam, Benny M Saragih, mengatakan, “Pengungsi akan tetap ditangani dengan baik.. fasilitas penampungan akan dikoordinasikan di daerah,” jelasnya dalam pesan singkat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta otoritas di Aceh menerima kedatangan pengungsi dengan juga mempertimbangkan kesediaan warga setempat dan perbedaan budaya.

Baca juga: Warga Juga Kesulitan Ekonomi, Tak Mampu Menampung Ratusan Pengungsi Rohingya