Rentetan Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta segera turun tangan dalam menyelesaikan polemik yang muncul akibat kedatangan lebih dari 800 pengungsi Rohingya dalam sepekan terakhir di Aceh.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, mengatakan upaya itu harus dilakukan guna menghindari potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Rangkaian penolakan oleh beberapa kelompok warga terhadap pengungsi Rohingya telah terjadi di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara.

Kepala Desa Lapang Barat di Kabupaten Bireuen, Aceh, Mukhtar Yusuf mengaku bahwa warganya meminta para pengungsi itu untuk segera dipindahkan.

“Kalau hari ini belum juga dipindahkan, mungkin mereka akan diangkut sama-sama oleh warga,” kata Mukhtar di lokasi pengungsi, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Alasan Warga Aceh Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya

Sebelum tiba di Lapang Barat, para pengungsi yang berjumlah 256 orang ini telah ditolak berlabuh di wilayah Kecamatan Jangka dan Kecamatan Muara Batu.

Dari rekaman video yang diterima BBC News Indonesia, beberapa warga bahkan mengancam untuk memukul mereka.

Selain itu, ratusan pengungsi Rohingya yang lain juga telah berlabuh di wilayah Pidie hingga Aceh Timur.

Terkait hal itu, Plt Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polhkam, Benny M Saragih, mengatakan, “Pengungsi akan tetap ditangani dengan baik.. fasilitas penampungan akan dikoordinasikan di daerah,” katanya dalam pesan singkat.

Sementara itu, pejabat Pemda Bireuen mengatakan belum bisa mengambil kebijakan atas nasib para pengungsi tersebut karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Jumlah Pengungsi Rohingya di Bireuen Aceh Bertambah Jadi 256 Orang

Bagaimana kondisi pengungsi yang ditolak?

Sebanyak puluhan lelaki Rohingya terlihat tengah tertidur di atas terpal di lapangan terbuka, sementara perempuan dan anak-anak beristirahat di dalam bangunan terbuka berdinding biru di Lapang Barat, Bireuen, Aceh.

Mereka adalah bagian dari 256 orang Rohingya yang tiba di daerah itu sejak Minggu (19/11).

Munzur Alam, 23 tahun, adalah satu dari mereka.

Munzur yang cukup lancar berbahasa Inggris mengatakan dia dan para pengungsi berada di dalam kapal selama puluhan hari, dengan pasokan makanan dan persediaan lain yang terbatas.

“Kami datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa kami… Empat anak kecil meninggal di kapal,” klaim Munzur kepada wartawan Fajar Siddik di Bireuen yang melaporkan kepada BBC News Indonesia, Senin (20/11).

Baca juga: Jumlah Pengungsi Rohingya di Bireuen Aceh Bertambah Jadi 256 Orang

”Jika masyarakat Indonesia mengizinkan kami tinggal di sini, kami akan tinggal di sini. Jika mereka tidak mengizinkan maka Allah akan menunjukkan jalan lain untuk kami,” katanya.

Munzur juga mengatakan bahwa mereka telah menerima bantuan kebutuhan dasar, “tapi kami tidak dapat shelter sekarang, kami butuh tempat tinggal.”

Faisal Rahman selaku perwakilan UNHCR Indonesia yang mengurus pengungsi, mengatakan, mayoritas pengungsi berasal dari tempat penampungan Cox's Bazar di Bangladesh.

Faisal menambahkan tidak ada pengungsi yang meninggal dunia saat mendarat. Dari 256 pengungsi Rohingya di tempat sementara tersebut, sekitar 110 adalah perempuan, 86 laki-laki, dan 60 anak-anak.

"Kalau belum dipindahkan, mereka akan diangkut"

Namun, kedatangan Munzur dan ratusan pengungsi Rohingya itu mendapatkan penolakan dari sebagai kelompok warga.

Kepala Desa Lapang Barat, Kecamatan Gandapura, Mukhtar Yusuf, mengatakan warga meminta para pengungsi untuk segera dipindahkan.

”Kalau hari ini belum juga dipindahkan, mungkin mereka akan diangkut [menggunakan truk] sama-sama oleh warga,” ujarnya.

Mukhtar mengatakan, penolakan itu muncul karena tidak ada tempat yang mendukung para pengungsi di wilayahnya.

”Bukan masalah logistik, tapi masalah tempat. Ini kan tempat orang-orang nelayan aktivitas, saya rasa menganggu,“ ujarnya.

Baca juga: Ditolak Warga, Ratusan Rohingya Mendarat di Bireuen saat Pagi Buta

Para pengungsi ini sebelumnya telah ditolak berlabuh di wilayah Kecamatan Jangka, Bireuen dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Dari rekaman video yang diterima BBC News Indonesia, beberapa warga bahkan mengancam untuk memukul mereka.

Pemda Bireuen: menunggu keputusan Presiden

Di sela-sela para pengungsi, dan warga lokal yang berkumpul, Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan tiba lokasi para pengungsi.

Usai menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, Aulia mengatakan belum bisa mengambil kebijakan atas nasib para pengungsi tersebut, seperti memindahkan mereka ke tempat yang lebih laik.

“Belum ada [keputusan]. Saya tampung aspirasi, saya laporkan ke kementerian, lalu bawa ke sidang kabinet. Lalu presiden memutuskan, baru kita dengar apa kebijakan negara karena ini kewenangan negara, bukan kewenangan bupati atau gubernur,“ ujar Aulia.

Sementara itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, mengatakan, pihaknya berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi. Selain itu, terus berkoordinasi dengan pihak otoritas, masyarakat setempat, dan mitra kerja dalam upaya mencari tempat penampungan yang baik dan sesuai terhaadap kebutuhan para pengungsi.

Baca juga: Warga Juga Kesulitan Ekonomi, Tak Mampu Menampung Ratusan Pengungsi Rohingya

Berdasarkan data UNHCR, terdapat 194 pengungsi dan 147 pengungsi yang tiba di Pidie pada 14 dan 15 November 2023.

Kemudian, pada 19 November, pengungsi Rohingya kembali tiba di tiga titik dengan jumlah sekitar 530 orang di Pidie, Bireuen, dan Aceh Timur.

Total hampir 900 pengungsi Rohingya yang tiba dalam sepekan terakhir di Aceh.

"Bayar 100.000 uang Bangladesh per orang"

Di kawasan Pantai Desa Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, sekitar 230 para pengungsi Rohingya ditempatkan di lahan kosong bekas kolam budidaya udang.

Seorang pengungsi yang fasih berbahasa Indonesia, Imam Husen, bercerita dia berada 16 hari di lautan.

“Enam hari ada makan dan air, lalu 10 hari air saja… Sampai sini [wilayah Indonesia], [kapten kapal] cakap ini Indonesia. You orang turun. Dia naik boat, sudah balik. Kita orang turun,” ujar Imam kepada wartawan Rudi Hermawan di lokasi yang melaporkan kepada BBC News Indonesia.

Imam menambahkan, dia dan para pengungsi lain bertolak dari Bangladesh dengan membayar “sekitar 100.000 uang Bangladesh [sekitar Rp13,9 juta] per orang, [anak] kecil tak,” ujarnya.

Baca juga: Warga Juga Kesulitan Ekonomi, Tak Mampu Menampung Ratusan Pengungsi Rohingya

Berbeda dengan yang terjadi di Bireuen, seorang tokoh masyarakat di desa ini, Tengku Abdul Wahab mengatakan bahwa warga akan melindungi para pengungsi tersebut.

“Tidak layak sekali kalau kita dorong mereka ke laut, nyawa mereka tidak terjaga. Nanti kalau mereka meninggal dunia gara-gara kita, masyarakat, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Walau demikian Wahab memandang bahwa lokasi para pengungsi saat ini tidak laik dan meminta pemerintah untuk memindahkan mereka ke tempat penampungan.

"Pemerintah pusat harus segera ambil alih"

Melihat penolakan masyarakat tersebut, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Khairil, meminta agar pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan masalah kedatangan orang-orang Rohingya.

“Pemerintah pusat harus segera ambil alih guna menghindari konflik sosial di masyarakat, karena ketika masyarakat menolak itu akan berdampak pada tindakan-tindakan yang tidak tahu apa yang akan dilakukan masyarakat,“ katanya.

Khairil mencatat setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan masyarakat menolak keberadaan para pengungsi.

“Pertama, mereka hilang entah ke mana ketika sudah ditampung. Kedua ada masyarakat yang pernah dipidana saat bantu perbaiki boat di Aceh Timur, sehingga masyarakat sudah pesimis menolong karena ada konteks hukum yang tidak clear,“ ujarnya.

Baca juga: Kisah di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh, yang Mendarat Siap Angkat Kaki Lagi

Untuk itu, Khairil meminta kepada pemerintah pusat mengeluarkan aturan tentang petunjuk teknis bagi pemda dalam menyelesaikan pengungsi Rohignya.

“Kalau pemerintah pusat tidak mengeluarkan aturan teknis, pemda tidak bisa mengambil tindakan apapun. Akibatnya, muncul potensi konflik sosial di masyarakat,“ katanya.

Menanggapi itu, Plt Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenkopolhkam, Benny M Saragih, mengatakan, “Pengungsi akan tetap ditangani dengan baik.. fasilitas penampungan akan dikoordinasikan di daerah,” jelasnya dalam pesan singkat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta otoritas di Aceh menerima kedatangan pengungsi dengan juga mempertimbangkan kesediaan warga setempat dan perbedaan budaya.

Baca juga: Warga Juga Kesulitan Ekonomi, Tak Mampu Menampung Ratusan Pengungsi Rohingya

Muhadjir juga menilai hingga saat ini belum terdapat masalah yang serius terkait dengan penolakan sekelompok warga Aceh terhadap para pengungsi.

"Saya belum melihat ada yang serius, baru letupan-letupan sifatnya terbatas," ujarnya, sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Mengapa orang Rohingya menuju Indonesia?

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat rentetan peristiwa para pengungsi Rohingya melarikan diri saat berada di tempat penampungan sementara di Aceh.

Ketika ditangkap oleh aparat keamanan, mereka mengaku menuju Sumatra Utara, untuk kemudian ke Malaysia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, pernah mengatakan bahwa kebijakan Indonesia dalam menampung pengungsi kerap disalahgunakan, bahkan banyak pengungsi yang masuk ke Indonesia teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.

"Dari penanganan selama ini teridentifikasi bahwa kebaikan Indonesia memberikan penampungan sementara banyak dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia (people-smuggler) yang mencari keuntungan finansial dari para pengungsi tanpa peduli resiko tinggi yang dihadapi oleh para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bahkan banyak di antara mereka terindentifikasi korban TPPO," tutur Iqbal.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Kembali Berlabuh di Aceh, Diturunkan dari Kapal dan Masuk Perkampungan

Senada, Achsanul Habib saat menjabat sebagai Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara transit sindikat TPPO, dan bukan tujuan utama. “Jadi kita melihat pola yang sama dan umumnya adalah secondary movement dan terlibat dengan jaringan sindikat TPPO,” kata Achsanul Habib.

Dalam liputan BBC tahun 2022, seorang Rohingya yang kini bermukim di Malaysia mengaku membayar Rp20 juta (6.000 ringgit Malaysia) untuk membayar penyelundupan seorang saudaranya dari Aceh ke negeri jiran itu.

Berdasarkan data UNHCR Indonesia sepajang 2015 hingga Februari 2022, dari 1.545 pengungsi Rohingya, yang tersisa tinggal 282 orang, selebihnya telah pergi dari Indonesia dengan berbagai alasan.

Rentetan para pengungsi Rohingya yang kabur dari penampungan

BBC News Indonesia merangkum beberapa peristiwa kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sepanjang tahun 2022 hingga 2023.

Baca juga: Nasib Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Bireuen dan Aceh Utara, Sekda: Warga Merasa Tersakiti

Pada April 2022, tiga pria di Bireuen ditangkap karena menyelundupkan empat pengungsi Rohingya ke Sumatra Utara.

Desember 2022, sebanyak 23 pengungsi di Lhokseumawe kabur dari penampungan menuju Sumatra Utara, untuk kemudian diduga masuk ke Malaysia.

Pada awal tahun 2023, 29 pengungsi Rohingya kabur dari tempat penampungan di Lhokseumawe. Dari total 229 orang yang terdampar pada November 2022 lalu, tersisa jadi 146 orang.

Lalu pada Februari 2023, sembilan pengungsi kabur dari penampungan di Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Sebulan kemudian, 15 pengungsi kabur dari lokasi yang sama.

Maret 2023 lalu, sebanyak 28 orang dari total 290 pengungsi di Aceh Besar melarikan diri dari penampungan. Sepekan kemudian, sekitar 12 pengungsi kembali kabur dari kamp ini.

Terlepas dari rentetan peristiwa tersebut, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, mengatakan, para pengungsi Rohingya adalah orang-orang yang mengalami penganiayaan atau melarikan diri dari negara asalnya Myanmar untuk mencari keselamatan.

Baca juga: Kapal Rohingya di Perairan Lhokseumawe, Imigrasi Cuma Memantau

Saat ini, katanya, konflik terhadap kelompok Rohingya di Myanmar masih berlangsung. Saat mereka ke kamp penampungan di Bangladesh pun kondisinya telah melebih kapasitas, seperti Cox’s Bazar yang menampung hampir satu juta pengungsi Rohingya.

“Situasi yang sulit ini mendorong pengungsi Rohingya untuk mencari solusi di negara lain. Namun, pengungsi Rohingya tidak memiliki opsi menempuh perjalanan yang resmi dan terpaksa menempuh perjalanan yang berbahaya melalui kapal."

“Bahwa banyak perempuan dan anak – anak tetap melakukan perjalanan laut yang bahaya meskipun mereka mengetahui resikonya, menunjukkan adanya keputus-asaan mereka dalam mencari perdamaian atau untuk bersatu dengan keluarga mereka,“ kata Mitra.

Melihat kondisi itu, ujar Mitra, UNHCR mengimbau negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bersatu menanggapi perpindahan ireguler melalui laut ini.

“UNHCR menyerukan pentingnya bagi negara – negara untuk berkoordinasi dalam mengambil tindakan penyelamatan jiwa di laut dan untuk selalu memfasilitasi pendaratan yang aman bagi pengungsi, serta pentingya kerjasama regional agar negara – negara yang memberikan bantuan kepada pengungsi tidak harus memikul beban yang berat sendirian,“ ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.