Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Banten Galakkan Pembangunan RTLH dan PSU

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten M Rachmat Rogianto berharap, pembangunan infrastruktur dapat menangani permasalahan-permasalahan terkini masyarakat. 

Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemprov Banten, antara lain bedah rumah tidak layak huni (RTLH) serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Beberapa fasilitas umum yang ditingkatkan, yani jalan lingkungan, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK), serta pembangunan sarana sumber air bersih yang dilakukan  Dinas DPRKP/Perkim Provinsi Banten.

Rachmat mengatakan, berbagai pembangunan tersebut bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman warga serta menekan angka kemiskinan ektrem.

Baca juga: Banten Mulai Diguyur Hujan, Pj Gubernur Minta Warga Waspadai Banjir dan Longsor

Selain itu, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman warga yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Rachmat menilai, sasaran substansi dari kegiatan ini adalah melakukan pembangunan infrastruktur untuk menangani lokasi kawasan permukiman warga di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Capaian program tertanganinya permukiman warga kewenangan provinsi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan usulan dari masyarakat yang telah verifikasi,” katanya dalam siaran pers, Senin (13/11/2023).

Selain itu, Rachmat menilai, peningkatan PSU yang dilakukan dapat berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Dia menyebutkan, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong masyarakat yang melakukan aktivitas usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Baca juga: Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Banten Tingkatkan Penyediaan PSU

“Kami berharap, program Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Jalan Lingkungan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Bisa membantu melancarkan roda ekonomi di Banten,” ujarnya.

Rachmat mencontohkan, dengan jalan lingkungan yang bagus, masyarakat akan terbantu dalam menjalankan usaha sehingga perekonomian di lingkungan masyarakat berputar.

“Mudah-mudahan ekonomi masyarakat menjadi mapan, maka akan berdampak pada pencegahan stunting. Sebab, bila ekonomi masyarakat sudah normal, kualitas hidup masyarakat akan meningkat,” ucapnya.

Rachmat menambahkan, peningkatan PSU yang dilakukan Pemprov Banten juga merupakan upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur. 

Dia memastikan, kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2023.

Baca juga: DPRKP Banten Ubah 109,42 Ha Kawasan Kumuh Jadi Perumahan Rakyat Layak Huni

Untuk diketahui, Pemprov Banten menerima dana insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,889 miliar atas capaian menekan tingkat kemiskinan ekstrem pada Kamis (9/11/2023).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kemiskinan ekstrem Provinsi Banten hingga Maret 2023 sebesar 0,43 persen, atau masuk kisaran di bawah 1,1 persen.

Muktabar mengungkapkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, bantuan anggaran itu harus segera direalisasikan kepada masyarakat sasaran bantuan dengan pengalokasian program yang sudah ditetapkan.

"Sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem. Kami konsisten untuk itu," ungkapnya.

Muktabar menuturkan, dalam anggaran perubahan ini, dana intensif fiskal dialokasikan untuk beberapa hal mendasar, seperti bantuan rumah layak huni, sanitasi, jamban keluarga, sampai sarana prasarana pendidikan, dan kebutuhan makan.

Baca juga: Daftar 10 Provinsi dengan Pengangguran Tertinggi, Banten Urutan 1, Jakarta Masuk 5 Besar

"Kami sudah melakukan langkah-langkah terukur baik dari dana insentif fiskal maupun dukungan dari APBD," tuturnya. (ADV)