23 Tahun Pemprov Banten: Disparitas Pembangunan Utara dan Selatan

Hal ini dapat terwujud melalui determinasi kolaborasi kebijakan, program dan regulasi antar Provinsi Banten dengan kabupaten/kota yang terus menerus dirancang dan bertahan dari waktu ke waktu secara rutin dan terus menerus dalam mendukung berbagai penguatan kapasitas sosial.

Efektivitas determinasi tersebut harus digabungkan dengan komitmen bersama antar gubernur dan bupati/walikota serta fleksibilitas untuk menerima dan menyesuaikan tujuan meminimalkan disparitas pembangunan.

Dimensi penguatan kapasitas sosial dapat juga mewujud dalam aspek peningkatan kompetensi dan karakteristik Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari pentingnya faktor keberhasilan kapasitas kelembagaan (baca: organisasi di Provinsi Banten).

Oleh sebab itu, kapasitas ASN atau sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan dengan target yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kondisi lokal pembangunan suatu daerah. (Downey, dkk, 2020).

Dengan demikian, penting untuk terus mendorong ASN yang berkarakter sense of commitment terhadap Provinsi Banten sebagai salah satu landasan sikap dan perilaku, baik dalam pengembangan diri maupun bekerjasama untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Banten

3. Kapasitas kebijakan

Faktor determinan keberhasilan inovasi kebijakan ketiga adalah kapasitas kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan akan diketahui apabila telah dilaksanakan.

Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan (Adiwisastra, 2006).

Capaian kebijakan pembangunan Provinsi Banten seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi pada 2022 mengalami keberhasilan.

Perekonomian Banten pada Triwulan II-2022 tumbuh sebesar 0,95 persen. Sementara capaian realisasi investasi pada triwulan ke-1 2023 sebesar Rp 25,7 triliun.

Di sisi lain masih ada ketertinggalan pembangunan sosial, yaitu tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,97 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat kemiskinan ekstrem di Banten pada 2022 sebanyak 45.571, tertinggi di Kabupaten Lebak (2,17 persen) dan terendah Kota Tangerang Selatan (0,44 persen).

Berbagai tantangan kebijakan pembangunan tersebut harus menjadi catatan reflektif dan proyektif bagi seluruh stakeholder di Provinsi Banten agar dalam pelaksanaan inovasi kebijakan menerapkan kebijakan yang memiliki muatan kapasitas kolaborasi aktor pemerintahan, identifikasi perumusan dan permasalahan kebijakan, ketersediaan sumber daya dan penggunaan strategi kebijakan yang tepat.

Menciptakan kesetaraan pembangunan semua kabupaten/kota di Provinsi Banten sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat bukan mustahil untuk diwujudkan.

Hal tersebut dapat terwujud apabila ada kemauan dan komitmen yang konsisten dari seluruh stakeholder kebijakan di Provinsi Banten.