Luncurkan Program Berobat Pakai KTP di Sumsel, Herman Deru: Kesehatan adalah Hak Seluruh Masyarakat

Apresiasi dari Dirut BPJS Kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa program Sumsel Berkat sangat luar biasa.

Baca juga: Diminta KTP dan Kartu BPJS Saat Melahirkan di RS Bogor, Pasien: Sampai Sekarang Belum Dikembalikan

Ia menilai program tersebut menjadi salah satu langkah maju Pemprov Sumsel karena semua bekerja keras dan bekerja tuntas.

“Semoga dengan adanya UHC Program Sumsel Berkat ini menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk segera mencapai tujuan UHC-nya,” ucap Ali yang hadir dalam peluncuran tersebut.

Ali mengapresiasi Provinsi Sumsel yang telah menjamin 8.396.170 jiwa atau 95,90 persen penduduknya melalui program JKN.

Menurutnya, hal tersebut menjadi contoh pemerintah daerah (pemda) yang memiliki komitmen hak dasar masyarakat bisa dipenuhi.

Baca juga: 6 Cara Atur Keuangan untuk Beli Cincin Tunangan, Hindari Utang

“Kesehatan harus diakses dengan mudah tanpa kesulitan keuangan. Ada tiga prioritas hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumsel Trisnawarman mengatakan, Pemprov Sumsel setiap tahun anggaran (TA) memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga TA 2023, Provinsi Sumsel telah menggelontorkan anggaran senilai Rp 4 triliun,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Trisnawarman, dilakukan sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 900/2657/ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanggal 14 Oktober 2020 perihal alokasi anggaran BPJS secara penuh pada APBD kabupaten dan kota, sedangkan APBD provinsi tidak lagi menganggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) provinsi.

Baca juga: Biaya Pengobatan Semua Pasien Covid-19 Peserta BPJS Bakal Ditanggung, Bukan Hanya Peserta PBI

Penduduk Sumsel terjamin program JKN

Untuk diketahui, terhitung per 1 September 2023 secara nasional, penduduk Indonesia yang telah terjamin program JKN mencapai 262.865.343 jiwa atau 94,64 persen.

Sementara itu, penduduk yang telah terjamin program JKN di Provinsi Sumsel mencapai 8.396.170 jiwa atau 95,90 persen. Dengan kata lain, provinsi ini telah mencapai UHC.

Dalam upaya mencapai UHC tersebut, Pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 305.248 jiwa penduduk sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi.

“Saat ini ada 11 kabupaten dan kota di Sumsel yang telah mencapai UHC, yakni Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kota Prabumulih,” ucap Trisnawarman.

Baca juga: 8 Bahaya Penyakit Eksim, Termasuk Memengaruhi Kesehatan Mental

Ia mengungkapkan, pihaknya telah meminta pemerintah kabupaten dan kota agar dapat memastikan seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I di wilayahnya masing-masing bisa melayani masyarakat ber-KTP Sumsel yang akan berobat.

Imbauan tersebut dilakukan sesuai SE Gubernur Sumsel Nomor: 054/SE/Dinas Kesehatan (Dinkes) Tahun 2023 tentang program Sumsel Berkat (Berobat Pakai KTP) yang akan diluncurkan.